Breaking News:

Berita Nagan Raya

DPRK Desak ESDM Aceh Keluarkan IPR untuk Tambang Emas Rakyat di Nagan Raya

Kedatangan Zulkarnain ke ESDM guna mendorong aktivitas tambang emas oleh masyarakat menjadi legal atau tidak liar dengan mengantongi IPR.

Penulis: Rizwan | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
Ketua Komisi III DPRK Nagan Raya, Zulkarnain 

Laporan Rizwan | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Ketua Komisi III DPRK Nagan Raya, Zulkarnain menemui Kadis ESDM Aceh, Mahdinur untuk melaporkan kondisi tambang emas di kabupaten setempat.

Kedatangan Zulkarnain ke ESDM guna mendorong aktivitas tambang emas oleh masyarakat menjadi legal atau tidak liar dengan mengantongi Izin Penambangan Rakyat atau IPR.

"Sehubungan laporan dan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada DPRK Nagan Raya terkait tambang emas liar di beberapa kecamatan, telah kami tindak lanjuti menyampaikan ke ESDM Aceh," kata Zulkarnain dalam keterangan pers kepada wartawan, Senin (31/5/2021).

Ia menyatakan, kawasan emas di Nagan Raya banyak yang dieksploitasi secara liar tanpa memperoleh izin dari pemerintah.  

"Tentu aktifitas tambang emas tersebut telah menyebabkan dampak lingkungan," katanya.

Baca juga: 32 Desa di Gayo Lues Gelar Pilkades Serentak, Ini Hasil untuk 8 Desa di Kecamatan Kutapanjang

Baca juga: Kepala Intelijen Mesir Kunjungi Jalur Gaza, Perkuat Gencatan Senjata Hamas-Israel

Baca juga: VIDEO - Pengantin Wanita Unjuk Kekuatan Patahkan Besi Saat Resepsi Pernikahan

Menurut Zulkarnain, dalam pertemuan dengan ESDM Aceh pada Kamis (27/5/2021) lalu, pihakya telah meminta Pemerintah Aceh melalui Kadis Pertambangan agar dapat segera mengambil langkah kebijakan untuk melegalisasi aktivitas mereka dengan mengeluarkan IPR ( Izin Penambangan Rakyat).

"Sehingga masyarakat tidak lagi melakukan penambangan liar yang akan merugikan negara rakyat dan juga penambang sendiri ketika mereka ditangkap penegak hukum," katanya.

Pemerintah, kata Zulkarnain, tidak boleh membiarkan tambang liar beroperasi dengan bebas.

Namun bagi penambang warga Nagan Raya harus difasilitasi dan membina mereka dengan melegalkan usahanya untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan menambah pendapatan negara.

Zulkarnain juga menyampaikan bahwa, Kadis Pertambangan Aceh menyambut baik keinginan tersebut.

Baca juga: Agen Turki Tangkap Keponakan Fethullah Gulen, Dituduh Mendanai Organisasi Teroris

Baca juga: VIDEO - Pasukan Zionis Robohkan Tenda Warga Palestina di Tepi Barat, Meski Kantongi Izin Pembangunan

Baca juga: Innalillah! Nagan Raya Tambah Lagi 2 Warga Meninggal karena Covid-19,Kasus Positif Capai 222 Orang

Bahkan sebelumnya ia pernah mewacanakan untuk memberi IPR kepada masyarakat melalui BUMD.

Tapi hal tersebut ditolak beberapa pihak karena adanya kekhawatiran terjadinya kerusakan lingkungan.

"Dengan adanya keinginan dari DPRK Nagan Raya, maka Dinas Pertambangan Aceh berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan pemkab jika hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku," kata Zulkarnain mengutip hasil pertemuan tersebut.

Dikatakan, Pemerintah Aceh masih menunggu aturan turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2020 dari Pemerintah Pusat, bahwa UU tersebut perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh beserta turunannya dan undang-undang lain yang berkaitan.

Baca juga: Aster dan Roche Siap Sediakan Alat Uji Cepat Virus Corona di Seluruh Rumah Sakit Teluk

Baca juga: Pemuda Baitush Shalihin Neupet dan BKM Al-Ikhlas Serahkan Donasi untuk Palestina Rp 23 Juta

Baca juga: Masuk Nominasi Lomba Gampong Se-Aceh, Begini Inovasi Desa Lae Saga Dipimpin Kades Rudi Hartono

"Pemberian IPR dimungkinkan untuk diberikan kepada koperasi atau perorangan yang merupakan penduduk setempat," pungkas Zulkarnain.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved