WHO Akui Vaksin Sinovac, Kepastian Haji Diumumkan Hari Ini

JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyetujui vaksin Covid©19 produksi Sinovac untuk penggunaan darurat. Dikutip dari Channel News Asia, Vaksin Sinovac adalah vaksin kedua dari Cina yang menerima lampu hijau dari WHO. Badan kesehatan Perserikatan Bangsa©Bangsa (PBB) itu menandatangani vaksin dua dosis CoronaVac dari perusahaan yang berbasis di Beijing, Sinovac, yang sudah digunakan di beberapa negara di seluruh dunia.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menegaskan, vaksin Sinovac disetujui karena sudah terbukti aman, efektif, dan terjamin kualitasnya. Vaksin Sinovac juga memiliki persyaratan penyimpanan yang mudah, sehingga cocok untuk pengaturan sumber daya rendah. "Saya senang mengumumkan bahwa vaksin Sinovac-CoronaVac sudah diberikan daftar penggunaan darurat WHO setelah terbukti aman, efektif, dan terjamin kualitasnya. Persyaratan penyimpanan yang mudah dari CoronaVac membuatnya sangat cocok untuk pengaturan sumber daya rendah," ujarnya.

"Sekarang sangat penting untuk mendapatkan alat yang menyelamatkan jiwa ini kepada orang-orang yang membutuhkannya dengan cepat," kata Tedros dalam konferensi pers. WHO mengatakan, daftar penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) memberi jaminan kepada negara, penyandang dana, lembaga pengadaan, dan masyarakat bahwa vaksin tersebut sudah memenuhi standar internasional.

Diketahui, selain vaksin Sinovac dan Sinopharm, WHO juga sudah memberikan status EUL untuk vaksin yang dibuat oleh Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca yang diproduksi di India, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Daftar WHO itu membuka jalan bagi negara-negara di seluruh dunia untuk menyetujui dan mengimpor vaksin tersebut.

Sehingga vaksin dapat didistribusikan dengan cepat, terutama ke negara-negara yang tidak memiliki regulator standar internasional sendiri. Ini juga membuka pintu bagi produsen vaksin untuk memasuki fasilitas berbagi vaksin global Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX).

COVAX bertujuan untuk memberikan akses yang adil terhadap dosis di seluruh dunia, terutama di negara-negara miskin.Saat ini hanya vaksin AstraZeneca dan vaksin Pfizer yang mengalir melalui skema COVAX. "Dunia sangat membutuhkan beberapa vaksin Covid-19 untuk mengatasi ketimpangan akses yang sangat besar di seluruh dunia. Kami mendesak produsen untuk berpartisipasi dalam fasilitas COVAX, berbagi pengetahuan dan data mereka dan berkontribusi untuk mengendalikan pandemi," jelas Mariangela Simao, Asisten Direktur Jenderal WHO untuk Akses ke Produk Kesehatan.

Diumumkan hari ini

Informasi lain, Pemerintah akan mengumumkan keputusan terkait pemberangkatan ibadah haji 2021 pada Kamis (3/6/2021) hari ini. Keputusan itu akan diumumkan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, bersama Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto.

Pemerintah dan DPR sudah membahas keputusan itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Rapat digelar tertutup sekitar dua jam. "Kita berkesimpulan, insyaallah besok siang (siang ini-red) akan kami umumkan di Kantor Kemenag di Thamrin,” kata Menag Yaqut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Yaqut enggan membocorkan keputusan soal pemberangkatan jamaah haji tahun 2021. Ia bersikukuh ingin mengumumkannya besok (hari ini-red). Ketua Umum GP Ansor itu ingin keputusan disusun secara rapi. Ia tak ingin ada kesalahpahaman di publik saat keputusan diumumkan.  "Tadi (kemarin-red) sudah dibahas dari A sampai Z. Besok (hari ini-red) akan kita sampaikan ke publik. Sabar sedikit, kan harus ditata. Supaya tidak salah apa yang disampaikan ke publik, harus transparan yang disampaikan ke publik," ucap Yaqut.

Pada kesempatan yang sama, Yandri juga irit bicara soal keputusan tersebut. Dia meminta awak media bersabar hingga jumpa pers, esok hari (hari ini-red). "Tunggu besok siang (siang ini-red). Besok (hari ini-red) kita sampaikan," ujarnya.

Sebelumnya Pemerintah Indonesia sudah menetapkan tenggat waktu soal pemberangkatan ibadah haji pada 28 Mei. Tapi, hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian. Tahun lalu, Pemerintah Indonesia tidak mengirim jamaah haji. Keputusan itu dibuat setelah pandemi Covid-19 tak kunjung mereda. (tribun network/yud/mam/fah/dod)