Breaking News:

Korupsi

GeRAK: Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Paling Besar Terjadinya Korupsi

Sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu kegiatan yang menyumbang terjadinya tindak pidana korupsi di Aceh. 

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Taufik Hidayat
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, menunggu nomor agenda pelaporan seusai melaporkan dugaan korupsi proyek penunjukan langsung yang terjadi pada Dinas Pengairan Aceh ke Kejati Aceh, Rabu (15/3/2017). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh Askhalani menyebutkan, sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu kegiatan yang menyumbang terjadinya tindak pidana korupsi di Aceh. 

"Hasil kajian GeRAK Aceh atas LHP audit BPK RI sejak 2018-2020, banyak menemukan fakta bahwa penyumbang korupsi terbesar berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa, hibah bansos dan alokasi dana desa," kata Askhalani. 

Hal itu disampaikan dalam kegiatan diskusi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Transparan Internasional (TI) Indonesia, bersama GeRAK Aceh dan SAKA, di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Jumat (4/6/2021). 

Askhalani menyampaikan, akar permasalahan terjadinya korupsi di sektor PBJ tersebut yakni karena adanya benturan perundang-undangan, multitafsir, tumpang tindih, tidak kuat dan kurang aplikatif. 

Selanjutnya, perencanaan dan penganggaran dilakukan oleh orang serta instansi yang tidak berintegritas sehingga prosesnya kurang transparan. Selsin itu, adanya juga intervensi eksternal dalam PBJ individu.

"Kemudian, ada keterbatasan informasi harga pasar, kolusi antar penyedia, intervensi pada saat pemilihan penyediaan serta pengawasan yang tidak reaktif dan kurang aktif," ucapnya.

Baca juga: Tak Sesuai Ekspektasi Tim, Persiraja Banda Aceh Coret Sejumlah Pemain, Termasuk Mantan Pemain Timnas

Baca juga: Demokrat Bireuen Minta Nova Iriansyah kembali Pimpin Partai Demokrat

Baca juga: DJPb Aceh Mulai Cairkan Gaji 13 untuk ASN dan Pensiunan

Askhalani melihat, modus korupsi pada pengadaan barang dan jasa ini adalah, paket proyek dijual terlebih dahulu kepada vendor sebelum anggaran disetujui atau disahkan.

Pegadaannya tidak sesuai dengan kebutuhan ( rekayasa dokumen ), persekongkolan antara DPR, pihak SKPA (KPA) dan vendor. Lalu, HPS dan spek dibuat oleh vendor dengan mark up harga, adanya praktik suap kepada pihak-pihak terkait. 

Juga dilakukan manipulasi pemilihan pemenangan pengumuman terbatas, manipulasi dokumen tender HPS dan spek teknis dibuat oleh vendor. 

"Juga ada dugaan persekongkolan KPA, PPK, Pokja ULP/Pimpro, PPHP, Bendahara memanipulasi dokumen serah terima, dan upaya suap kepada auditor (BPK atau BPKP) guna menghilangkan temuan audit suap kepada APH untuk meringankan hukum. 

Baca juga: Ibu Muda Nekat Aniaya Bayi Usai Berantam dengan Suami, Pelaku Ditangkap saat Bersama Pria Lain

Baca juga: Kejari Sabang Selamatkan Uang Negara Rp 80 Juta, dari Kasus Korupsi BBM

Melihat persoalan tersebut, Askhalani meminta Kejati Aceh, terutama tim Satgassus P3TPK untuk dapat memperketat pengawasan saat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan guna mencegah terjadinya kerugian negera. 

"Kita berharap dan meminta kepada Kejati Aceh untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pemerintah Aceh guna menyelamatkan uang rakyat Aceh," pungkas Askhalani.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved