Tersandung Korupsi Bantuan Rumah, Eks Staf Ahli Bupati Aceh Singkil Divonis 1,2 Tahun Penjara

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh menggelar sidang kasus korupsi bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Aceh Singkil, Senin (7/6/2021) sore. 

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dahlan itu beragendakan pembacaan putusan. 

Para terdakwa menghadiri sidang secara virtual dari kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil.

Terdakwanya masing-masing adalah, Jaruddin (JD), jabatan terakhir sebelum diberhentikan karena tersandung kasus korupsi adalah Staf Ahli Bupati Aceh Singkil.

Akan tetapi, kasus korupsi yang membawanya ke kursi pesakitan terjadi ketika ia menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Singkil pada tahun 2016 lalu.

Baca juga: Arab Saudi Mudahkan Warganya Berliburan, Melalui Aplikasi Tripper, Seluruh Kebutuhan Tersedia

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Secara Massal di Lhokseumawe Berakhir, Ini Jumlah Warga yang Sudah Disuntik

Baca juga: GP Ansor Aceh Dukung Pembatalan Haji: Ini Demi Keselamatan Jiwa

Dua terdakwa lainnya yakni, Teuku Rahmadi (TR) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Rahmad Syah (RS) selaku bendahara. 

Dalam putusannya, majelis hakim memvonis 1,2 tahun penjara kepada terdakwa JD. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dengan hukuman 1,9 tahun penjara. 

Sedangkan TR dan RS, masing-masing divonis 2 tahun penjara. Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa 1,3 tahun penjara. 

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Alfian menyatakan pikir-pikir.

 "JPU menyatakan pikir-pikir terhadap putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim," kata Kasi Pidsus Kejari Aceh Singkil, Delfiandi saat menyampaikan hasil sidang.

Baca juga: 5G Dorong Hadirnya Banyak Smart City di Indonesia, Ini 13 Daerah Pertama Dapat Jaringan 5G

Baca juga: Parlemen Jordania Pecat Osama Al-AJarmeh, Pemicu Kerusuhan dan Penghina Raja Abdullah II

Baca juga: Aceh Besar Gencarkan Pencegahan Covid, Antusias Warga Tinggi saat Vaksinasi Massal di Aneuk Galong

Selain dipidana penjara, majelis hakim juga menghukum ketiga terdakwa membayar denda masing-masing Rp 50 juta.

"Namun untuk uang penganti, para terdakwa dibebani dengan jumlah bervariasi,” papar dia.

“JD sebesar Rp 7.677.128, TR sebesar Rp 27.613.128, dan RS sebesar Rp 47.613.128," urai Delfiandi saat menyampaikan putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

Sebagaimana diketahui, ketiga terdakwa terseret kasus tindak pidana korupsi rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2016. 

Pagu anggarannya sebesar Rp 1 miliar, dengan sumber Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang dikelola Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Singkil.

Baca juga: Ratusan Warga tak Sempat Disuntik Pada Hari Terakhir Vaksinasi Massal di Lhokseumawe, Ini Sebabnya

Baca juga: Meski Biaya Hidup Mahal, Rumah di Jepang Ada yang Dijual Murah hingga Rp 6 Jutaan Per Unit

Baca juga: Masya Allah, Meski Sudah Ditunda Pemberangkatan 2 Tahun, Animo Warga Aceh Daftar Haji Tetap Tinggi

Kerugian negara dalam kasus RTLH tersebut senilai Rp 232.839.371. Hal itu berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan Inspektorat Aceh Singkil. 

Ketiganya melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dalam perjalanan persidangan, tiga terdakwa telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp150 juta secara tanggung renteng.(*)