Breaking News:

Pengamat Sebut Kalau Pemerintah Tak Mampu Basmi Korupsi, Jangan Tekan Rakyat dengan Pajak Sembako

Pemerintah seharusnya serius melakukan efisiensi pengelolaan anggaran serta memastikan tidak terjadi korupsi dan kebocoran anggaran.

Editor: Said Kamaruzzaman
(KONTAN/CAROLUS AGUS WALUYO)
Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jakarta 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritik rencana pemerintah soal penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako. Ia menilai kebijakan tersebut akan membebani masyarakat.

“Jadi kalau pemerintah tidak mampu membasmi korupsi, tidak mampu membuat prioritas di pembangunan infrastruktur, ya jangan tekan rakyat,” kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/6/2021).

Rencana pemerintah tersebut tertuang dalam draf revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Jenis sembako yang bakal dikenakan PPN antara lain, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Semula, jenis sembako itu dikecualikan dalam PPN yang diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017.

Baca juga: Pemerintah Akan Kenakan Pajak untuk 13 Daftar Sembako Berikut: Ada Beras, Telur hingga Garam

Baca juga: Ada Syarat dan Ketentuan Baru Mulai 1 Juni 2021, YouTuber dari Luar AS Dua Kali Lipat Bayar Pajak

Baca juga: Masuk Insentif Pajak, Innova dan Fortuner Turun dari Rp 20 Jutaan Sampai Rp 40 Jutaan

Sedangkan dalam Pasal 4A draf RUU KUP, sembako dihapus dalam kelompok barang yang tak dikenai PPN.

Menurut Agus, seharusnya pemerintah gencar dalam menangani korupsi yang merugikan keuangan negara, ketimbang membebankan masyarakat dengan pajak.

Ia menyinggung sejumlah kasus yang menimbulkan kerugian negara sangat besar, seperti kasus Jiwasraya, Asabri hingga Bumiputera.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di PT Asabri mencapai Rp 22,78 triliun. Kemudian dalam kasus Jiwasraya, kerugian negara sebesar Rp 16,81 triliun.

“Jadi maksud saya, negara itu coba hadir sedikit, di mana yang terjadi pemborosan dan merugikan masyarakat, itulah yang dibasmi. Jangan menarik pajak-pajak yang justru itu kebutuhan dasar dari masyarakat,” ujar dia.

Selain itu, Agus juga menyarankan pemerintah fokus dalam membuat prioritas terkait pembangunan infrastruktur. Artinya, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak positif terhadap keuangan negara.

Baca juga: Target PAD Aceh Singkil Naik 25 Persen, Pajak Capai Target, Retribusi Berat karena Pandemi

Baca juga: Bocah 13 Tahun Disiksa Bibi dan Paman, Dimasukkan Dalam Karung dan Dikubur Hidup-hidup, Ini Motifnya

Baca juga: Lahan Terbakar di Peusangan, Petugas Damkar dan Warga Berjibaku Padamkan Api

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved