Breaking News:

Ketahanan Air Nasional

Sidang Pleno Hasilkan 3 Rekomendasi  untuk Ketahanan Air Nasional

Ketahanan Air Nasional dapat terwujud dengan adanya koordinasi antar-pemangku kepentingan yang kolaboratif.

Serambinews.com
Menko Airlangga 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan mendorong terciptanya Ketahanan Air Nasional

Selain itu, juga menjamin ketersediaan sumber air baku guna memenuhi kebutuhan air nasional, termasuk kebutuhan air masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari maupun mendukung mata pencaharian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, menyampaikan hal ini dalam Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2021 secara virtual di Jakarta, Rabu (9/6).

“Ketahanan Air Nasional tersebut tentunya tidak dapat terwujud tanpa adanya koordinasi antar-pemangku kepentingan yang kolaboratif, baik antar Kementerian/Lembaga, masyarakat maupun dunia usaha,” katanya. 

Airlangga menyebutkan, berdasarkan hasil studi World Bank dan Kementerian PPN/BAPPENAS (2021) mengenai “Ketahanan Air Indonesia”, diketahui bahwa risiko dan ancaman ketahanan air yang tidak ditanggulangi akan berpotensi menurunkan PDB Indonesia sekitar 7,3% di 2045.

Adapun beberapa risiko ancaman terhadap Ketahanan Air Indonesia di masa depan, yaitu kurangnya ketersediaan air, kenaikan air laut dan penurunan muka tanah yang menyebabkan kejadian banjir di pesisir.

Baca juga: Pengadilan Moskow Denda Facebook dan Telegram karena Tak Patuhi Aturan Menghapus Konten Terlarang

Baca juga: Warga Tunisia Hormati Migran Tenggelam, Makamkan Secara Islami dan Bermartabat

Baca juga: Pasukan Khusus Israel Gelar Operasi Penangkapan, Baku Tembak Terjadi, Tiga Warga Palestina Tewas

Selain itu, pengambilan air tanah secara tak terkendali yang juga berkorelasi terhadap potensi penurunan muka tanah, degradasi lahan, dan sebagainya.

“Kami mengingatkan kembali, sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2017, bahwa peran Dewan SDA Nasional dan Dewan SDA Provinsi sangat diperlukan. Utamanya untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan stakeholders dalam sebuah kebijakan nasional atau program pemerintah untuk meningkatkan Ketahanan Air Indonesia,” jelas Menko Airlangga.

Sidang Pleno kali ini menyepakati beberapa hal, yakni Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2021, kemudian tiga rekomendasi. 

Baca juga: Plt Bupati Bener Meriah Gelar Rapat Usulan Kajian Pembangunan Dry Port

Baca juga: Delapan Nakes RSU Cut Meutia Aceh Utara yang Positif Sudah Sembuh 

Ketiga rekomendasi itu, pertama Pengendalian Erosi dan Sedimentasi untuk Pelestarian Fungsi Waduk.

Kedua , Perspektif Sumber Daya Air untuk Pengembangan Calon Ibu Kota Negara dan ketiga, Metodologi Indeks Ketahanan Air Nasional.

“Harapan kita tentunya adalah apa yang telah disepakati dan diputuskan dalam Sidang Pleno ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dalam penanganan isu strategis di bidang SDA. Kemudian dapat segera dilaksanakan oleh seluruh stakeholders sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” ujar Menko Airlangga.(*)

Penulis: Muhammad Nasir
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved