Breaking News:

Opini

Pembiayaan dan Sistem Informasi JKA

Setiap tahunnya alokasi anggaran pemerintah Aceh untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) terus meningkat signifikan

Editor: bakri
Pembiayaan dan Sistem Informasi JKA
IST
dr. Nila Frisanti, Mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Oleh dr. Nila Frisanti, Mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Setiap tahunnya alokasi anggaran pemerintah Aceh untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) terus meningkat signifikan. Pada tahun 2021 ini,Ppemerintah Aceh menganggarkan dana sebesar Rp 1,047 triliun untuk membayarkan premi sekitar 2,1 juta jiwa peserta JKA dari total penduduk Aceh yang berjumlah 5.371.532 jiwa.

Dana tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkisar Rp 932 miliar. Kenaikan anggaran disebabkan oleh naiknya besaran biaya premi asuransi yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Aceh kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019, dari Rp 23.000 per orang per bulan menjadi Rp 42.000 per orang per bulan untuk kelas III. Di samping itu, peningkatan anggaran juga karena bertambahnya jumlah peserta bantuan kesehatan ini.

Hal ini mengundang tanggapan dari berbagai pihak, mengingat biaya yang terus bertambah tentunya memang membebani anggaran Pemerintah Aceh. Ada yang berpendapat bahwa jumlah penduduk miskin di Propinsi Aceh tidak sampai jutaan jiwa seperti yang ditanggung dalam program JKA. Hal ini tentunya bukan tidak berdasar, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Aceh pada September 2020 jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 833,91 ribu jiwa.

Pun sekitar 2,1 juta jiwa penduduk Propinsi Aceh sudah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah pusat. Karenanya beberapa pihak menenggarai peningkatan anggaran JKA

ini terjadi karena adanya pembayaran yang tumpang tindih antara penerima bantuan JKA dengan penerima subsidi pemerintah pusat. Artinya, ada peserta yang terdaftar sebagai peserta JKA di samping juga terdaftar sebagai peserta PBI pemerintah pusat. Yang seharusnya peserta ini tidak dibayarkan lagi preminya oleh Pemerintah Aceh.

Kepesertaan ganda ini harusnya sudah terdeteksi, mengingat BPJS telah melakukan verifikasi data awal peserta JKA. Jika memang ada kesalahan dalam verifikasi awal, akan terdeteksi saat peserta JKA datang berobat ke puskesmas atau ke RS, dan bisa langsung dinonaktifkan salah satu kepesertaannya oleh BPJS sehingga menghindari kelebihan pembayaran premi oleh pemerintah yang tentu saja membebani anggaran pemerintah Aceh jika kasusnya dikalkulasikan.

Sebenarnya apa yang menyebabkan terjadi peningkatan peserta penerima bantuan JKA? Pertumbuhan penduduk memang tak bisa dielakkan. Jumlah penduduk miskin di Aceh juga bertambah sekitar 19 ribu orang periode Maret-September 2020. Angka tersebut bisa saja semakin meningkat di tengah pandemi Covid-19 ini dimana pertumbuhan ekonomi mengalami hambatan. Bisa saja ada peralihan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari mandiri menjadi peserta penerima bantuan JKA.

Jika kita melihat Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 13 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Aceh, maka peserta JKA ini adalah seluruh penduduk Aceh (ditandai dengan KK/KTP Aceh) yang belum dijamin (belum dibayarkan iuran/premi kepesertaan JKN-nya) oleh pemerintah pusat maupun badan usaha.

Peserta ini bisa didaftarkan atau mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta JKA. JKA memang didesain dengan konsep jaminan kesehatan semesta (universal health coverage) dimana setiap orang dapat mengakses pelayanan kesehatan dan perlindungan risiko finansial saat menggunakan layanan kesehatan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved