Breaking News:

Berita Lhokseumawe

LSM Minta Kejari Lhokseumawe Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa

“Jangan sampai publik merasa, jika dalam kasus ini terkesan ada upaya-upaya untuk melindungi beberapa pihak yang berkepentingan. Sehingga prosesnya...

Penulis: Saiful Bahri | Editor: Nurul Hayati
For Serambinews.com
Koordinator Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTak) Muslem Hamidi. 

“Jangan sampai publik merasa, jika dalam kasus ini terkesan ada upaya-upaya untuk melindungi beberapa pihak yang berkepentingan. Sehingga prosesnya dianggap berjalan lamban,” ujar Muslem. 

  Laporan Jafaruddin I Lhokseumawe 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – LSM Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTak) mempertanyakan keseriusan Kejari Lhokseumawe, dalam mengungkap kasus Pembangunan Pengaman Tanggul Cunda-Meuraksa di Kota Lhokseumawe.

Sebab sampai Senin (14/6/2021), Kejari Lhokseumawe belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. 

Penyidik Kejari Lhokseumawe sudah menerima hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh pada 19 Mei 2021. 

Hasil audit terkait dugaan korupsi pada proyek pembangunan pengaman Pantai Cunda -Meuraksa diantar langsung petugas ke Lhokseumawe. 

Untuk diketahui, (BPKP) PerwakilanAcehlalu mulai melakukan audit investigasi terhadap proyek pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa,Kota Lhokseumawe senilai Rp 4,9 miliar tahun 2020pada Februari 2021. 

Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut permintaan Kejari Lhokseumawe yang meminta audit investigasi terhadap proyek tersebut. 

Baca juga: Seleksi Lomba Baca Kitab Kuning di Lhokseumawe Berlangsung Dua Hari, 26 Kafilah akan Terpilih

“Kita percaya Kajari Lhokseumawe sebenarnya mampu mengungkap kasus ini dengan cepat,” ujar Koordinator GerTak Muslem Hamidi dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Selasa (15/6/2021). 

Karena Kejari Lhokseumawe memiliki SumberDaya Manusia yang cukup.

Selain itu, sudah adahasil audit kerugian negara dari BPKPyang mencapai miliaran. 

“Ini bukan angka yang kecil, apalagi anggaran tersebut bersumber dari dana otonomi khusus,” kata Muslem. 

Karena itu, pihaknya meminta kepad apihak Kejari Lhokseumawe segera menetapkan tersangka dan memperjelas kasus ini.

Apalagi, banyak pihak telah mendesak agar segera ditetapkan tersangka. 

“Jangan sampai publik merasa, jika dalam kasus ini terkesan ada upaya-upaya untuk melindungi beberapa pihak yang berkepentingan. Sehingga prosesnya dianggap berjalan lamban,” ujar Muslem. 

Jika ini terjadi, maka akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan akan merugikan institusi kejaksaan itu sendiri.

“Kita mengingatkan, agar Kejari Lhokseumawe berhati-hati dan punya komitmen yang serius mengungkap kasus ini hingga ke level aktor utama. Karena kasus ini benar-benar telah mendapatkan atensi publik yang sangat serius,” tegas Muslem. 

Pihaknya berharap, Kajari Lhokseumawe menunjukkan  komitmennya dengan kerja yang cepat dan totalitas dalam menangani kasus Pengaman Tanggul Cunda-Meuraksa ini. (*)

Baca juga: Per 15 Juni 2021, Belum Ada CJH Lhokseumawe yang Ajukan Pengembalian Dana Pelunasan BPIH

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved