Berita Banda Aceh
Realisasi Belanja Modal di Aceh Lebih Besar dari Nasional, Sudah Mencapai 31 Persen
Total realisasi belanja pemerintah pusat per 31 Mei sebesar 4,87 triliun (34,21% dari total pagu 14,24 triliun).
Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Nurul Hayati
“Kinerja yang baik ini seyogyanya terus dijaga ritmenya, bahkan ditingkatkan agar realisasi belanja pemerintah yang lebih baik diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi” ujar Syafriadi.
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapka, dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi.
Baca juga: Aceh Harus Jadi Kiblat Ekonomi Syariah
Salah satunya melalui program perlindungan sosial, diharapkan dapat menjaga tingkat konsumsi rumah tangga kelompok miskin dan rentan.
Program Padat Karya, yang juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh.
Realisasi Program PEN di Aceh sampai dengan 11 Juni 2021, mencatat beberapa peningkatan, yaitu untuk kluster Perlindungan Sosial telah tersalurkan sebesar Rp1,56 T, kluster Program Prioritas yang terdiri dari program padat karya K/L mencatat realisasi Rp789,328 M dan menyerap tenaga kerja 18.982 orang.
Selain itu, untuk kluster Dukungan UMKM telah tersalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp97,11 M bagi 80.928 pelaku usaha sektor UMKM.
Selanjutnya ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat penyaluran sebesar Rp821,4M bagi 23 ribu debitur.
Serta untuk pelaku usaha kecil yang unbankable telah tersalurkan pembiayaan Ultramikro (UMi) sebesar Rp46,73 M bagi lebih dari 13 ribu debitur.
Stimulus fiskal melalui Belanja APBN beserta instrumen Program PEN di berbagai sektor, diharapkan memberikan manfaat yang besar dalam upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi.
Sebagai game changer pemulihan ekonomi di 2021, maka kesuksesan program vaksinasi, program PEN dan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja, akan sangat membutuhkan dukungan seluruh elemen dalam implementasinya.
Momentum pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia perlu terus dijaga dengan dukungan kerja keras APBN, serta pelaksanaan Protokol Kesehatan yang lebih disiplin dan terkendali.
Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja APBN agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh beserta seluruh KPPN yang berada di Aceh, akan senantiasa siap bersinergi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah agar belanja pemerintah semakin berkualitas. (*)
Baca juga: Gara-gara Shalat Subuh Telat, Abdurrahman As-Sudais Pecat Dua Pejabat Senior di Masjid Nabawi