Realisasi Belanja Modal di Aceh Lebih Besar dari Nasional, Sudah Mencapai 31 Persen

Total realisasi belanja pemerintah pusat per 31 Mei sebesar 4,87 triliun (34,21% dari total pagu 14,24 triliun).

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Realisasi belanja pemerintah di Aceh terus menunjukkan tren positif.

Bahkan untuk realisasi belanja modal, Aceh lebih baik dari rata-rata nasional.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Syafriadi dalam media meeting, Selasa (15/6/2021) di Gedung Keuangan, Banda Aceh.

“Akselerasi realisasi belanja pemerintah di Aceh harus terus dilakukan, untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi,” ujar Syafriadi.

Ia menjelaskan, Realisasi APBN di Aceh sampai dengan 31 Mei 2021 lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2020 dan 2019.

Total realisasi belanja pemerintah pusat per 31 Mei sebesar 4,87 triliun (34,21% dari total pagu 14,24 triliun).

Syafriadi menjelaskan mengenai kinerja belanja Pemerintah Pusat di Aceh, diantaranya tren realisasi belanja pegawai pada bulan Mei mengalami kenaikan karena adanya pembayaran THR.

Baca juga: PGRI Aceh Gelar Lokakarya Virtual dan Kerjasama dengan MoU, Diikuti Guru se-Aceh

Lalu realisasi belanja modal di Aceh mencapai 31,61 persen, lebih besar dari rata-rata nasional yang sebesar 25 persen.

Lalu dana Bansos disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang penyalurannya sesuai dengan jadwal kampus serta persentase realisasi belanja Bansos di Aceh (45,87%) lebih besar dari rata-rata nasional (44,95%).

Katanya, untuk realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sendiri mencatat total realisasi per 31 Mei 2021 sebesar 11,96 triliun (34,73%) dari alokasi 34,43 triliun. 

Lalu, persentase realisasi DBH di Aceh (50,99%), lebih besar dari rata-rata nasional (36,19%), realisasi DAK per 31 Mei sebagian besar berupa dana BOS yaitu Rp651 miliar dan tunjangan guru Rp515 miliar.

Kemudian realisasi penyaluran Dana Otsus Aceh hingga kini sudah sebesar 30%, hal itu sesuai dengan tahapan penyaluran Otsus Tahap I (30% dari pagu).

Terakhir, persentase realisasi Dana Desa di Aceh sudah 33,55 persen  lebih besar dari rata-rata nasional, yaitu 31,0 persen.

“Kinerja yang baik ini seyogyanya terus dijaga ritmenya, bahkan ditingkatkan agar realisasi belanja pemerintah yang lebih baik diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi” ujar Syafriadi.

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapka,  dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Baca juga: Aceh Harus Jadi Kiblat Ekonomi Syariah

Salah satunya melalui program perlindungan sosial, diharapkan dapat menjaga tingkat konsumsi rumah tangga kelompok miskin dan rentan.

Program Padat Karya, yang juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Realisasi Program PEN di Aceh sampai dengan 11 Juni 2021, mencatat beberapa peningkatan, yaitu untuk kluster Perlindungan Sosial telah tersalurkan sebesar Rp1,56 T, kluster Program Prioritas yang terdiri dari program padat karya K/L mencatat realisasi Rp789,328 M dan menyerap tenaga kerja 18.982 orang.

Selain itu, untuk kluster Dukungan UMKM telah tersalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp97,11 M bagi 80.928 pelaku usaha sektor UMKM.

Selanjutnya ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat penyaluran sebesar Rp821,4M bagi 23 ribu debitur.

Serta untuk pelaku usaha kecil yang unbankable telah tersalurkan pembiayaan Ultramikro (UMi) sebesar Rp46,73 M bagi lebih dari 13 ribu debitur.

Stimulus fiskal melalui Belanja APBN beserta instrumen Program PEN di berbagai sektor, diharapkan memberikan manfaat yang besar dalam upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Sebagai game changer pemulihan ekonomi di 2021, maka kesuksesan program vaksinasi, program PEN dan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja, akan sangat membutuhkan dukungan seluruh elemen dalam implementasinya.

Momentum pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia perlu terus dijaga dengan dukungan kerja keras APBN, serta pelaksanaan Protokol Kesehatan yang lebih disiplin dan terkendali.

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja APBN agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh beserta seluruh KPPN yang berada di Aceh, akan senantiasa siap bersinergi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah agar belanja pemerintah semakin berkualitas. (*)

Baca juga: Gara-gara Shalat Subuh Telat, Abdurrahman As-Sudais Pecat Dua Pejabat Senior di Masjid Nabawi