Tujuan Saya Membackup Pemerintahan Aceh

NAMA Muhammad MTA bukanlah orang asing dalam lingkaran Pemerintah Aceh. Lika liku perjalanan hidupnya sudah dimulai sejak menjadi mahasiswa, bahkan sempat dicari-cari aparat saat konflik masih berkecamuk.

MTA dikenal sebagai sosok yang vokal dalam menyuarakan kepentingan Aceh. Sejak menjadi aktivis hingga pengurus partai, ia tidak pernah bosan memikirkan nasib rakyat Aceh.

Karena dinamika politik, namanya kerap timbul tenggelam dalam pemerintah. Baru-baru ini, MTA kembali masuk dalam sistem pemerintah setelah Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menunjuknya sebagai Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh.

Bagaimana lika liku perjalanan Muhammad MTA hingga menjadi jubir? Berikut petikan wawancara khusus Masrizal Bin Zairi, wartawan Serambi Indonesia dengan Muhammad MTA di Ruang Media Center Setda Aceh, Kompleks Kantor Gubernur Aceh, Jumat (18/6/2021).

Apa yang mendorong Anda menjadi Jubir Pemerintah Aceh?

Setelah pergulatan Pilkada, Pak Irwandi dan Pak Nova terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Secara khusus Pak Irwandi meminta saya untuk membantu beliau di pemerintahan dan meminta untuk keluar dari KKR karena beliau menganggap saya dibutuhkan untuk membackup pemerintahan dan menyukseskan program Aceh Hebat.

Nah, saya menyahuti permintaan beliau dan kemudian saya diangkat sebagai Penasihat Khusus (Pensus) beliau di bidang politik dan keamanan. Pada saat itu ada beberapa orang yang menjadi penasihat khusus beliau. Kerja kita adalah membackup kerja-kerja politik dan keamanan diawal periode Pak Irwandi dan Pak Nova. Artinya, keterlibatan saya dalam menyukseskan program Aceh Hebat pada awalnya diawali setelah terpilihnya Pak Irwandi dan Pak Nova, itu yang pertama.

Kedua, jelang beberapa satu tahun pemerintahan, dengan banyak dinamika politik yang terjadi, sehingga sebagaimana kita ketahui Pak Irwandi terjerat hukum, kasus korupsi. Kemudian ketika Pak Nova menjadi Plt Gubernur, saya masih dipercayakan sebagai tim asistensi pemerintahan dan sangat diharapkan membantu kerja pemerintahan. Dan kemudian saya diangkat sebagai penasihat khusus, tetapi saya diperbantukan ke dinas atau SKPA.

Di dalam roda pemerintahan, sebagaimana kita ketahui bahwa dinamika pemerintahan yang terjadi di Aceh itu adalah tingginya tensi politik yang berpengaruh pada kerja-kerja pemerintahan. Setelah saya menjadi penasihat khusus, ada dinamika politik di luar pemerintahan sehingga saya diberhentikan secara terhormat dari penasihat khusus dan Pak Gubernur mengucapkan terima kasih kepada saya atas dedikasi saya.

Sejak saat itu kegiatan saya di partai. Tetapi komunikasi saya dengan Pak Nova tetap berjalan normal. Lebih kurang satu tahun setengah atau dua tahun saya berada di partai. Kemudian tiba-tiba Pak Gubernur, Pak Nova, memanggil kembali saya melalui orang kepercayaannya agar saya membantu di Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Di sana saya menduduki jabatan salah satu direktur untuk penguatan kelembagaan.

Berselang beberapa bulan, terjadi pergantian struktur, saya tidak lagi diajukan sebagai salah satu direktur. Tapi inti dari pertanyaan tadi adalah (saya menjadi jubir) menyahuti keinginan Pak Gubernur. Sebulan yang lalu Pak Gubernur memanggil saya meminta saya untuk kesediaan menjadi Juru Bicara Pemerintah Aceh. Kemudian saya menyahuti itu dan pada tanggal 1 Juni beliau menandatangani SK kepada saya dan sejak itu saya melakukan koordinasi dengan pejabat-pejabat terkait, menginput informasi-informasi apa yang diperlukan, baik yang diminta maupun tidak diminta oleh publik.

Ada hal-hal yang perlu kita informasikan, kita informasikan. Ada hal yang perlu kita counter, kita counter. Tujuan saya adalah tetap membackup Pemerintahan Aceh.

Bagaimana dinamika dalam pemerintah saat ini?

Saya menilai, semua dinamika yang terjadi di internal pemerinatahan saya kira normal-normal saja. Walaupun ada koordinasi antar-SKPA yang mungkin ada yang kurang, itu terus dilakukan pembenahan oleh pihak terkait atas arahan dari gubernur.

Sedangkan dinamika eksternal, baik antar-pemerintahan, antara eksekutif dan legislatif maupun pemerintah dengan publik, saya melihat ketika misalnya ada hal-hal yang dikritisi oleh publik baik secara personal maupun kelembagaan kepada pemerintah, yang terjadi adalah minimnya penjelasan secara utuh dan detail kepada masyarakat untuk mengklarifikasi yang dikritisi.