Tujuan Saya Membackup Pemerintahan Aceh

Selama ini yang saya lihat dan saya selalu memberi masukan kepada Pak Gubernur, seakan-akan ketika ada sesuatu yang viral di masyarakat dan itu dikritisi, seakan-akan itu adalah ancaman bagi pemerintah.

Seharusnya apa yang dilakukan pemerintah?

Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, baik pejabat terkait maupun tim kerja gubernur adalah memberikan penjelasan kepada publik, baik personal maupun lembaga yang mengkritisi. Dan apabila dianggap belum meyakinkan, maka harus kembali diklarifikasi agar mereka mengetahui bahwa duduk masalah seperti ini.

Sebenarnya dalam berkomunikasi, ketika ada orang mengkritisi kita dan kita memberi klarifikasi dan penjelasan, kita bukan untuk meyakinkan orang itu, tetapi setidaknya publik yang terpengaruh dengan kritikan yang disampaikan oleh seseorang bisa mendapat penjelasan utuh agar publik mendapatkan informasi yang seimbang.

Hal ini penting dilakukan oleh pemerintah agar publik tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Selama ini yang terjadi atau yang saya pantau adalah hal-hal seperti inilah yang kurang dari pemerintah kita. Tetapi ketika ada yang mengkritisi itu dianggap lawan yang kemudian menjadi reaksi yang macam-macam. Artinya ketika ada yang mengkritisi, ada kawan-kawan atau oknum tertentu di pemerintahan, menganggap dia itu musuh pemerintah. Itu kesalahan fatal yang dilakukan.

Bagaimana jika kritikan itu disampaikan secara kasar?

Walaupun dalam mengkritisi bermacam model, misalnya ada yang mengkritisi secara baik dan sopan, kemudian ada orang yang mengkritisi itu secara kasar, caci maki dan sebagainya. Bagaimana kita harus mampu melihat subtansi dari kritisi itu, apa yang mereka inginkan, dan pemerintah, pejabat, dan tim kerja gubernur itu harus melihat dan mengeserkan persoalan cacian itu.

Cacian kepada kita harus kita kesampingkan dulu, tapi subtansi kritisi itu kita ambil dan kita kaji. Jangan-jangan benar seperti yang dikritik. Yang harus kita pahami, semua kritik baik secara sopan maupun kasar, kita harus mengambil positifnya bahwa tujuan mereka adalah untuk kebaikan, walaupun tujuannya tidak baik tidak apa-apa.

Yang harus ada di kepala kita bahwa semua kritik dan saran, baik secara kasar maupun sopan, itu yang harus kita pahami bahwa substansinya mereka ingin Aceh ini lebih baik. Baru kemudian kita bisa berkata bahwa Pemerintah Aceh ini adalah cita-citanya untuk Aceh Hebat. Tapi jika ada kritikan tidak kita akomodir, berarti kita bukan pemerintahan Aceh yang hebat.

Ada tidak kritikan yang menyerang personal?

Ada. Tapi bagi saya pribadi tidak ada persoalan terhadap orang yang menyerang saya secara personal asal itu melekat pada jabatan saya. Ketika dia menyerang kita secara personal karena jabatan kita, artinya dia ingin mendapatkan penjelasan sebaik baiknya.

Melarang orang untuk memaki kita, itu tidak menyelesaikan masalah, karena orang memiliki karakter berbeda-beda. Ketika orang mengkritisi secara keras dalam konteks Aceh, apakah dengan cara memaki, memang karakter kritikan dia itu memang seperti itu. Kita harus mampu dan bersabar melihat subtansi kritikan dia itu.

Saya juga menyampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa setiap kritik yang disampaikan oleh masyarakat yang harus kita pegang adalah subtansinya. Oh ada masalah personal yang menyerang pribadi, itu kembali kepada Pak Gubernur, ke personal pejabat terkait dan lain sebagainya. Tapi kalau saya secara pribadi bahwa kalau memang dia menyerang saya secara profesional tapi itu karena jabatan yang melekat, silakan.

Selama ini, kritikan apa yang paling tajam disampaikan publik terhadap Pemerintah Aceh?

Selama saya menjabat dalam beberapa minggu ini, saya belum melihat itu. Tapi kalau kita lihat yang dulu banyaklah, apakah persoalan pribadi menyerang gubernur, pejabat terkait dan lainnya. Tapi kembali kepembicaraan kita tadi. Ada beberapa kasus misalnya kasus sapi yang terjadi di Saree. Ini membuktikan walaupun kritikan tajam dan sekasar-kasarnya, tetapi publik baik lembaga maupun personal sudah menampakan bahwa kontrol itu berpengaruh besar terhadap tata kelola pemerintahan dan penyelamatan uang rakyat. Dan ternyata, hal itu sudah menjadi agenda penegakan hukum aparat.