Pemberlakuan PPKM Mikro
Hari Ini PPKM Mikro Dimulai hingga 5 Juli 2021, Epidemiolog: Yang Kita Butuhkan PSBB Ketat
"Jadi menurut saya, sudahlah lupakan herd immunity karena saya sendiri sudah pesimis, apalagi mengingat (kesediaan) vaksin kita berasal dari luar...
"Padahal, PPKM mikro sudah jelas tidak efektif, ngapain dipertahankan."
Windhu menjamin, ketika PSBB benar-benar dilakukan dengan ketat dan benar, itu pasti akan bisa menurunkan kasus Covid-19 di Tanah Air dan mencegah meluasnya varian baru.
Hal ini tidak lain agar program vaksinasi berguna dan tidak jadi sia-sia.
Pemerintah tetap mempertahankan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19.
Langkah tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah menteri, serta kepala lembaga terkait pada Senin (21/6/2021).
Namun, pemerintah menegaskan, PPKM kali ini diberlakukan secara lebih ketat selama 14 hari, terhitung sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2021.
Sementara itu, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengusulkan pemerintah melakukan PSBB atau lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar, seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.
IAKMI menilai, mayoritas negara-negara di dunia memilih dua opsi itu untuk menekan kenaikan kasus Covid-19.
"Usul yang paling radikal yaitu lockdown regional. Ini bentuk paling logis. Karena seluruh negara yang sudah melewati kasus, tidak ada cara lain," kata Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra.(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Epidemiolog Tegaskan Indonesia Butuh PSBB Ketat, Bukan PPKM Mikro"