Breaking News:

Mendagri Dorong Keberadaan Posko Desa dan Kelurahan di Seluruh Daerah untuk Sukseskan PPKM Mikro

Mendagri terus mendorong agar kepala daerah turun tangan menjalankan PPKM Mikro di wilayahnya

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Muhammad Hadi
For Serambinews.com
Mendagri Muhammad Tito Karnavian. 

“Memang dari waktu ke waktu makin membaik, beberapa daerah ada yang sudah memiliki posko desa, itu sudah ada yang 100 persen seperti Aceh, DIY, Jabar, Lampung, Jatim, Jambi, Sumsel, Riau, Bali, tapi ada juga yang masih kurang.

Untuk DKI memang tidak memiliki posko desa karena kota, kota tidak memiliki desa, yang ada kelurahan, kemudian juga untuk (posko) kelurahan yang terbanyak itu adalah DIY, Jabar, Kalsel, Jateng dan Bali,” bebernya. 

Baca juga: Harga Emas Hari Ini Melonjak, Berikut Rincian Harga Emas Per Gram Selasa 22 Juni 2021

Karena itu, Mendagri terus mendorong agar kepala daerah turun tangan menjalankan PPKM Mikro di wilayahnya, sehingga kepala daerah bisa memonitoring langsung pelaksanaan PPKM berbasis Mikro, termasuk memantau keberadaan pokso di tingkat desa dan kelurahan. 

Padahal, Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang PPKM Berbasis Mikro mengamanatkan peran Desa/Kelurahan yang tak kalah pentingnya.

Sebab, PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu ), Dasawisma, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, dan karang taruna serta relawan lainnya. 

Baca juga: Tim Gabungan Kembali Segel Kafe Langgar PPKM Mikro

Melalui PKKM Mikro, desa/kelurahan diminta untuk membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko.

Sedangkan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko, diminta agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT). 

Lewat Pos Komando (Posko) di tingkat desa/kelurahan pula, diharapkan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi lebih terkendali. Model pengendalian ini juga dinilai cukup efektif dalam penularan kasus positif secara aktif. (*)

Baca juga: Kisah Pria Tionghoa Jadi Mualaf Setelah Lihat Malaikat Menjaga Masjid saat Tsunami Aceh

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved