Arab Saudi Bersiap Menerima Jamaah Haji 2021, Warga Diperingatkan Tidak Mendaftar di Situs Bodong

SERAMBINEWS.COM,, JEDDAH - Arab Saudi mulai mempersiapkan diri menerima jamaah Haji 2021 dengan jumlah 60.000 orang.

Musim Haji 2021 yang hanya untuk warga lokal dan ekspatriat atau pekerja asing, akibat Pandemi Covid-19 yang belum juga reda.

Dilansir ArabNews, Kamis (24/6/2021), pejabat Arab Saudi mengatakan telah menyelesaikan persiapan organisasi, layanan, dan kesehatan untuk jamaah Haji 2021.

Sehingga, akan dapat memberikan layanan terbaik kepada jamaah setibanya di Masjidil Haram di Mekkah selama Musim Haji 2021 yang akan dimulai pertengahan Juli.

Kepresidenan Umum untuk Urusan Dua Masjid Suci mengatakan semua badan dan departemen bidang dan administrasi bekerja untuk meningkatkan layanan.

Ditambahkan, para calon jamaah haji tidak mendaftar di situs bodong, untuk menghindari dilarang melaksanakan Ibadah Haji 2021.

Baca juga: Keberangkatan Haji Ditunda, Kakanwil Kemenag Minta Calon Jamaah Persiapkan Diri Untuk Tahun Depan

Kementerian Kesehatan dan Haji mengumumkan awal bulan ini, total 60.000 jamaah akan diizinkan untuk melakukan haji tahun ini.

Disebutkan, pendaftaran hanya terbuka untuk warga negara dan penduduk Kerajaan.

Pihak berwenang akan mempertimbangkan persyaratan kesehatan Covid-19 untuk menjaga kesehatan dan keselamatan sambil juga memfasilitasi ibadah di Masjidil Haram.

Mereka yang ingin melakukan haji harus bebas dari penyakit kronis apapun.

Berusia antara 18 hingga 65 tahun untuk mereka yang divaksinasi virus, menurut langkah-langkah vaksinasi Kerajaan.

Jamaah haji harus divaksinasi lengkap, atau mereka yang mengambil satu dosis vaksin Covid-19.

Baca juga: Animo Masyarakat Abdya Mendaftar Naik Haji Tinggi

Setidaknya 14 hari sebelumnya, atau mereka yang divaksinasi setelah sembuh dari infeksi virus Corona.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah memperingatkan warga dan penduduk agar tidak berurusan dengan perusahaan haji bodong atau palsu yang tidak terdaftar di portal online.

Kementerian juga mengimbau seluruh warga dan warga untuk mewaspadai iklan tanpa izin di media sosial yang tidak memiliki dukungan resmi.