Wali Kota Subulussalam Sampaikan soal Banjir di Rundeng & Longkip ke Nasir Djamil, Ini Tanggapannya

Hal ini disampaikan Affan Alfian Bintang kepada Anggota DPR RI Dapil Aceh, Nasir Djamil yang ia jumpai di Jakarta beberapa hari lalu. 

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, H Affan Alfian Bintang SE, menyampaikan persoalan banjir di Subulussalam yang setiap tahun terjadi. 

Khususnya di Kecamatan Rundeng dan Longkip. 

Hal ini disampaikan Affan Alfian Bintang kepada Anggota DPR RI Dapil Aceh, Nasir Djamil yang ia jumpai di Jakarta beberapa hari lalu. 

Affan Bintang menyampaikan banjir yang saban tahun melanda Kota Subulussalam dan bukan saja merendam perumahan penduduk tapi lahan pertanian hingga membuat petani gagal panen.

Karenanya, Affan Bintang berharap agar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Aceh itu membantu menggolkan usulan pembangunan kanal penanggulangan banjir di Kota Subulussalam.

Menanggapi usulan Pemko Subulussalam, Nasir Djamil berjanji akan menyuarakan di parlemen dan mengawal dalam rapat dengan kementerian.

Nasir Djamil juga menyampaikan soal sertifikat tanah waqaf masjid, dayah atau pesantren maupun fasilitas umum lainnya termasuk kantor partai politik. 

Baca juga: Update Banjir Subulussalam, Sultan Daulat dan Simpang Kiri Surut, Kini Giliran Rundeng Terendam

Baca juga: Banjir Subulussalam juga Rendam Puluhan Rumah di Rikit, Namo Buaya, Sultan Daulat

Koordinasi Soal Sertifikat Tanah Masjid, Musala dan Dayah

Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Subulussalam, H Affan Alfian Bintang SE, berkoordinasi dengan Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Nasir Djamil.

“Koordinasi itu menyangkut upaya sertifikasi tanah masjid, musala, dan dayah yang ada  di Kota Subulussalam,” kata Wali Kota Affan Bintang, kepada Serambinews.com, Minggu (27/6/2021).

Menurut Wali Kota Affan Bintang, hasil koordinasi dengan Anggota DPR RI, Nasir Djamil baru saja rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI.

Salah satu agenda rapat tersebut menyangkut program untuk menyertifikasi tanah wakaf masjid, pendidikan, seperti dayah dan fasilitas umum lainnya.

Atas hal itu, Nasir Djamil menyarankan Pemko Subulussalam segera mendata  masjid, dayah dan fasilitas umum yang belum memiliki sertifikat tanah.

Pemko Subulussalam, kata Walkot Affan Bintang akan segera menyurati kepala desa maupun pimpinan dayah guna menindaklanjuti program sertifikat tanah masjid, fasilitas umum maupun pendidikan yang ada di sana. (*)