Breaking News:

Anggota DPRA Usul Revisi Qanun LKS

Anggota DPRA dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Asrizal H Asnawi mengusulkan revisi Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Anggota DPRA Asrizal H Asnawi menyampaikan pandangannya terkait pengusulan revisi Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRA, Kamis (1/7/2021). 

BANDA ACEH - Anggota DPRA dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Asrizal H Asnawi mengusulkan revisi Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Usulan itu disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRA, Kamis (1/7/2021) dan mendapatkan respon positif serta dukungan dari Ketua Fraksi PAN Mukhlis Zulkifli ST.

"Ini gagasan kita, fraksi setuju. Tinggal mencari koalisi, minimal dua fraksi DPRA dan sedikitnya tujuh orang anggota DPRA sebagai pengusul revisi ini," terang Asrizal kepada Serambi usai rapat banmus.

Asrizal menyampaikan, alasan ia mengusul revisi Qanun LKS adalah untuk menguatkan qanun itu sendiri. "Jangan sampai di belakang hari banyak orang dan perusahaan yang dirugikan, sehingga melakukan gugatan ke PTUN, yang mungkin bisa jadi putusannya nanti akan mencabut Qanun LKS ini dari akar-akarnya," tegasnya.

Menurut Asrizal, ada beberapa poin pada Qanun LKS yang perlu direvisi, seiring dengan masih lemahnya sistem transisi keuangan dari bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh. Dia mencontohkan, masih belum maksimalnya operasional Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga transaksi keuangan menjadi semraut apabila tidak mau disebut amburadul. "Gejolak di tengah masyarakat pun terus terjadi. Gagal transfer, penarikan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bermasalah dan sejumlah keluhan masih disampaikan masyarakat, terkait belum optimalnya BSI," ungkapnya.

"Dulu kita tidak sampai memprediksi bahwa akan ada kebijakan pemerintah pusat untuk tiga bank besar berbasis syariah akan dilebur dan menjadi satu sebagai Bank Syariah Indonesia, setelah hengkangnya bank -bank konvensional," jelas Asrizal.

Lebih lanjut Asrizal H Asnawi juga menyampaikan bahwa saat ini dirinya bersama fraksi PAN DPRA sedang melakukan pembicaraan intens dengan anggota fraksi lain, sehingga kuota pengusulan revisi qanun ini bisa sesuai dan telah di atur dalam tata tertib DPRA.

"Semoga semua pihak bisa memaklumi revisi qanun ini, dan saya berjanji akan tetap menjaga "roh" atau subtansi dari Qanun LKS ini sendiri sebagai bagian dari keistemewaan Aceh dari provinsi lain di Indonesia," pungkasnya.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved