Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Aceh Masih Dibawah Rata-rata Nasional

Opini WTP didapatkan dengan sebab kewajaran informasi pada laporan keuangan telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Keberhasilan Pemerintah Aceh dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam raihan opini terbaik ini patut disyukuri, namun masih banyak rekomendasi dan temuan yang harus ditindaklanjuti.

Sampai saat ini, baru 73 persen temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti Pemda.

Beberapa temuan seperti ketidaktertiban dalam pertanggungjawaban belanja, aset, pengelolaan BLUD, dana BOS dan pengelolaan kewajiban masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah di Aceh.

Kepala Kanwil DJPb Aceh, Syafriadi menyampaikan keberhasilan meraih opini WTP menunjukkan tata kelola pemerintahan di Aceh semakin baik dan akuntabel, karena uang rakyat harus semaksimal mungkin dipertanggungjawabkan dengan cerdas dan bermanfaat.

“Capaian tersebut harus terus dijaga dan ditingkatkan karena tantangan ke depan semakin berat, pandemi Covid-19 belum berakhir, bahkan saat ini masih menunjukkan peningkatan tajam kembali,” sebutnya. (*)

Baca juga: Pemerintah Aceh Percepat Lelang Kegiatan Sumber DAK Fisik, Ini Jumlah Alokasi Anggaran