Breaking News:

Opini

Pemkab Harus Ambil Kewenangan Urusan Pertambangan  

Rabu 28 Juni 2021, saya menghadiri diskusi multipihak dengan tema “Kolaborasi Mendorong Tata Kelola Pertambangan

Editor: hasyim
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Dr H Taqwaddin Husin, S.H., S.E, M.S. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh 

Oleh Dr H Taqwaddin Husin, S.H., S.E, M.S. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh

Rabu 28 Juni 2021, saya menghadiri diskusi multipihak dengan tema “Kolaborasi Mendorong Tata Kelola Pertambangan Minerba pasca  Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 di Aceh”. Kegiatan ini diadakan oleh LSM Gerak bekerja sama dengan PWYP dan Global Partership for Accountability yang bertempat di aula Dinas ESDM Pemerintah Aceh, Banda Aceh.

Bagi saya, diskusi terbatas yang dihadiri belasan peserta ini menarik dan penting. Menarik karena diskusi ini dihadiri oleh para pihak yang selama ini memang meminati perihal pertambangan dan lingkungan. Peserta semuanya aktif. Sehingga, waktu yang disediakan panitia tidak mencukupi. Hadir dalam diskusi tersebut akademisi ilmu lingkungan, aktivis LSM lingkungan, birokrat Pemerintah Aceh, pihak bisnis, dan saya dari Ombudsman RI Aceh.

Dalam pandangan Ombudsman, diskusi ini penting, karena bicara tambang sangat terkait dengan masalah publik. Aspek publik dari pengelolaan tambang mulai dari eksplorasi, kontruksi, eksploitasi dan produksi serta pasca produksi. Semua ini melibatkan publik di dalamnya, baik sebagai pelaku, penikmat, maupun korban.

Ada dampak positif bagi publik, tetapi juga ada dampak negatifnya. Terlebih lagi manakala terjadi malfungsi dari kontruksi atau mesin produksi, maka korban pertama dari industri pertambangan adalah warga masyarakat tempatan. Karenanya, diskusi isu pertambangan menjadi penting bagi saya untuk menghadirinya, baik dalam kapasitas sebagai insan Ombudsman maupun sebagai akademisi hukum lingkungan, guna memberikan pandangan mitigasi sebagai upaya mencegah terjadinya degradasi.

Terkait hal ini ada beberapa aspek yang mencajadi catatan saya, yaitu : aspek hokum (juridis formal), aspek prosedural perizinan, aspek pengawasan lingkungan dan kemanfaatan bagi daerah kabupaten.

Pertama, dalam perspektif juridis formal terkait pengelolaan tambang di Aceh terdapat beberapa peraturan perundangan-undangan yang secara hirarkhis ketentuannya telah diatur dalam Pasal 18 A UUD 1945, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan terakhir UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009.

Mengacu pada aspek hukum di atas, dalam Pasal 173 A UU Nomor 3 Tahun 2020 ditentukan bahwa ketentuan dalam UU ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Papua Barat, sepanjang tidak diatur dalam UU yang bersifat istimewa dan khusus.

Sederhananya, ketentuan ini bermakna bahwa apabila provinsi tersebut di atas memiliki ketentuan tersendiri yang diatur dalam UU Khusus yang berlaku untuknya, maka yang diberlakukan adalah ketentuan khusus tersebut Bagi Provinsi Aceh, ketentuan khusus dimaksud terdapat pengaturannya dalam UUPA.

Maka terkait pengelolaan tambang di Aceh harus mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam Pasal 156 UUPA menentukan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam (SDA) di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai kewenangannya. SDA dimaksud meliputi bidang pertambangan mineral, batu bara, dan panas bumi.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved