Breaking News:

Kupi Beungoh

Yang Kita Bela ini Tujuan Syariah

Yang harus diingat perut masyarakat tidak bisa menunggu. Mereka butuh roda ekonomi bergerak. Mereka tidak boleh lapar....

Editor: Hari Teguh Patria
For Serambinews.com
Muhammad Alkaf 

Oleh: Muhammad Alkaf*) 

 Kursi di Hope Kupi, salah satu warung kopi di Kota Langsa, hampir penuh. Terlihat, beberapa lelaki mengelilingi Asrizal Asnawi, anggota DPR Aceh. Ada pembicaraan serius yang sudah berlangsung agak lama. "Ini!" Dia membanting satu naskah di atas meja. Di sampulnya tertulis, Qanun LKS No. 11 tahun 2018. Qanun ini menjadi perbincangan di Aceh dengan pelik. Ada pro dan kontra.

"Kalau ditanya kepada anggota parlemen Aceh lain, banyak yang tidak puas dengan keadaan seperti sekarang. Cuma tidak ada yang berani menyuarakan karena ada frasa syariah," kata Asrizal. "Namun, hal itu tidak berlaku bagi saya. Ini bukan syariah yang turun dari Tuhan, tetapi hasil buatan manusia." LKS memang singkatan dari Lembaga Keuangan Syariah. Belakangan, kata syariah seperti menjadi frasa yang dihindari untuk dikritisi. Tudingan anti-syariah di Aceh sekarang begitu menakutkan. Bisa-bisa tidak bisa hidup dengan nyaman di provinsi ini.

Baca juga: Ini Perbedaan Sakit Flu Biasa dan Terinfeksi Covid-19

Baca juga: Ini Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK 2021 di Aceh Selatan

Asrizal membangun argumen demikian di hadapan lawan bicaranya yang sedari tadi duduk menyimak, tanpa membantah. Dia sudah menyurati Gubernur Aceh. Pangkal masalahnya dia tidak setuju dengan adanya kebijakan untuk menghentikan layanan BRILink di Aceh, sebelum ada perangkat pengganti yang sama. Asrizal merasa jengkel, karena atas nama keuangan syariah, kegiatan ekonomi yang sangat membantu masyarakat itu harus dihentikan.

Bagi Asrizal, syariah tidaklah demikian.

Dia meyakini kalau syariah itu hakikatnya adalah membuat orang dapat hidup dengan nyaman, tenang dan bahagia. Sikap Asrizal yang bersuara keras dan tidak populis itu bukanlah kali pertama. Seperti biasa, Asrizal mengambil posisi pasang badan, ketika politisi lainnya memilih bermain aman. Baru-baru ini, dia menggugat Jokowi dan Pertamina atas pengelolaan blok migas di Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Sebelumnya, dia dikenal luas karena menggugat Bank Indonesia yang menerbitkan pecahan uang yang bergambar Cut Mutia tanpa jilbab.

“Saya ingin mengajukan revisi Qanun LKS ini,” katanya dengan rasa percaya diri. Dia tidak merasa kalau gugatannya itu akan membuat kursi politiknya jatuh. Satu kali, ketika dia menceritakan hendak mengusulkan revisi peraturan tersebut, dia mengakui kalau hal tersebut bertentangan dengan nuraninya. “Saya mendukung islamisasi ekonomi di Aceh.”

Asrizal mendukung sepenuh hati keberadaan Qanun LKS tersebut. “Oleh karena saya mendukung dunia ekonomi di Aceh yang sesuai Syariah, maka saya mendorong qanun ini untuk direvisi.” Atas sikap politiknya itu, dia disalah pahami, bahkan oleh komunitasnya sendiri.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Aceh Tenggara Buka CPNS Formasi PPPK Guru

Baca juga: VIDEO - Viral, Penemuan Buntalan Kain Berisi Baju dan Kerudung di Pemakaman

“Saya harus menjelaskan perkara ini kepada Pak Azwar Abubakar yang menegur dan mengingatkan saya atas usulan merevisi qanun ini,” ceritanya. Azwar Abubakar adalah mantan Gubernur Aceh. Di bawah kepemimpinannya, Aceh untuk pertama kalinya melaksanakan hukum jinayah bagi pelanggar Syariah dengan dera cambuk. Selain dari Azwar Abubakar, Asrizal mendapatkan teguran serupa dari Farhan Hamid, Mantan Wakil Ketua MPR RI. “Bang Farhan meminta saya untuk mengevaluasi terlebih dahulu dengan melibatkan para akedemisi se-Aceh, praktisi, dan stakeholeder lainnya sebelum merevisi Qanun LKS ini.

Asrizal tumbuh dalam tradisi keislaman yang kuat. Dia tidak pernah menyembunyikan keyakinannya itu. Pemihakan terhadap keyakinannya itu juga ditunjukkan dengan serius ketika menggugat Bank Indonesia yang mencetak gambar Cut Meutia di pecahan Seribu Rupiah tanpa hijab. “Saya harus menghadapi Bank Indonesia dengan kekuatan argumen. Oleh karenanya, saya mendatangi dua Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala, untuk meminta mereka memberi saya pakar untuk mendampingi saya dalam memperjuangkan gugatan itu.”

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved