Breaking News:

Kupi Beungoh

Yang Kita Bela ini Tujuan Syariah

Yang harus diingat perut masyarakat tidak bisa menunggu. Mereka butuh roda ekonomi bergerak. Mereka tidak boleh lapar....

Editor: Hari Teguh Patria
For Serambinews.com
Muhammad Alkaf 

Dia lalu mengambil naskah Qanun LKS yang telah digandakan,

“Saya sudah membaca qanun ini, secara tekstual, tidak ada masalah. Namun, mengapa memberikan dampak sosial kepada masyarakat?”

Asrizal menceritakan bagaimana dia berusaha keras memperjuangkan supaya BRILink tidak dihentikan operasionalnya. “Banyak orang bergantung dengan layanan itu. Kalau karena alasan itu merupakan produk dari bank konvensional, kemudian layanan itu ditutup, mereka akan makan apa?” Advokasinya berhasil.

Hanya dua hari menjelang deadline, Gubernur menyurati BRI agar layanan itu dipertahankan untuk sementara waktu, sampai ada jalan keluar.“Apakah Bank Syariah Indonesia, bersama Bank Aceh Syariah, akan memiliki produk serupa? Kita sama-sama menunggu. Namun, yang harus diingat perut masyarakat tidak bisa menunggu. Mereka butuh roda ekonomi bergerak. Mereka tidak boleh lapar.”

Dia kemudian menceritakan bagaimana respon Ketua DPRA ketika mendengar usulan darinya untuk merevisi Qanun LKS itu, “Kita lihat dulu operasional qanun itu dalam jangka tiga sampai lima tahun,” ceritanya mengulangi pernyataan pimpinannya itu.

Kemudian, Asrizal memperlihatkan pesan WhatsApp dari seorang ekonom di Universitas Syiah Kuala. Pesan itu berisi dampak dari terusirnya bank konvensional dari Aceh. “Namun, yang bersangkutan tidak berani menyampaikan secara langsung permasalahan itu kepada publik. Dia meminta saya melakukan tugas itu.”

Baca juga: Sepekan Dibuka, Belum Ada Pelamar CPNS di Nagan Raya

Baca juga: Mulai Hari Ini, Aceh Tenggara Buka CPNS untuk Formasi PPPK Guru

Asrizal menyebut itu sebagai bentuk bermain aman dari kelompok masyarakat sipil. “Banyak dari kalangan masyarakat sipil sekarang yang tidak mau ambil resiko ketika dihadapkan pada permasaalahan yang sebenarnya krusial. Padahal, sebagai politisi, kami membutuhkan dukungan dari kalangan masyarakat sipil.”

Namun, dia tidak patah arang. Sebelum bergerak jauh untuk mendorong revisi qanun tersebut, Asrizal hendak meminta pikiran dari kaum cerdik pandai di berbagai perguruan tinggi. Dia tidak ingin menjadikan isu tersebut melulu narasi politik. Baginya, sinergitas antara politik dan institusi pendidikan tinggi menjadi penting ketika jalan pembangunan Aceh sedang dipertaruhkan.

*) PENULIS adalah Mahasiswa Doktoral Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved