Breaking News:

Anggaran

Rp 275 Miliar Lebih Anggaran 2020 tak Terealisasi, Banggar DPRA Minta Penjelasan Dinas PUPR Aceh

Mawardi menyampaikan bahwa setelah terjadi pergeseran (refocusing) anggaran kali ke empat, dinas yang ia pimpin mengelola dana sebesar Rp 721 miliar

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS.COM/HERIANTO
KPA sedang menendatangani kontrak proyek strategis APBA 2020 disaksikan Plt Gubernur, Sekda Aceh, Wakil Ketua DPRA, dan anggota muspida di Anjong Mon Mata, Jumat (28/2/2020). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Badan Anggaran (Banggar) DPRA melaksanakan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2020, Kamis (8/7/2021).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dihadiri oleh Ketua TAPA Taqwallah dan Kepala Dinas PUPR Aceh, Mawardi.

Dalam rapat itu, Dinas PUPR diminta menjelaskan penggunaan anggaran tahun 2020.

Mawardi menyampaikan bahwa setelah terjadi pergeseran (refocusing) anggaran kali ke empat, dinas yang ia pimpin mengelola dana sebesar Rp 721 miliar lebih.

Pemkab Galus Rupanya Belum Bayar Pihak Ketiga Pada Anggaran 2020, Terungkap dalam Sidang LKPJ Bupati

Dari jumlah tersebut, anggaran yang berhasil direalisasikan hanya Rp 446 miliar lebih.

Artinya ada Rp 275 miliar lebih tidak berhasil direalisasikan dan bersumber paling banyak dari pelaksaan proyek tahun jamak (multiyears contract).

Dalam rapat itu, beberapa anggota Banggar menilai laporan yang disampaikan Dinas PUPR yang tidak jelas dan detail.

Mawardi dinilai tidak menjelaskan secara menyeluruh kemana anggaran dipergunakan selama tahun 2020.

Salah satu anggota Banggar, Marhaban Makam menyatakan bahwa format laporan yang disampaikan oleh Dinas PUPR tidak bisa memberi gambaran terkait pertanggungjawaban APBA tahun 2020 yang mereka kelola.

Kemendagri Ingatkan Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Sisa Tahun Anggaran 2020

“Format yang disampaikan ini belum transparan dan belum bisa dipertanggungjawabkan. Format ini untuk mengelabui DPR Aceh,” kata Marhaban Makam geram.

Padahal Banggar DPRA ingin mengetahui secara detail penggunaan semua dana yang bersumber dari PAA (Pendapatan Asli Aceh), DAU (Dana Alokasi Umum), DAU (Dana Alokasi Khusus), DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh), dan lainnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mempertanyakan beberapa paket pengawasan jalan yang disampaikan oleh Dinas PUPR tidak tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBA Tahun 2020 yang disampaikan oleh Gubernur Aceh kepada DPRA beberapa waktu lalu.

Anggota Banggar lainnya, Teuku Raja Keumangan (TRK), juga mempertanyakan alasan Dinas PUPR yang tetap melaksanakan proyek pembangunan jalan tahun jamak pada tahun 2020.

Padahal, kata dia, sudah ada kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan DPRA dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa proyek tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2020, tapi dimulai pada tahun 2021.

Sementara Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin menjelaskan bahwa dari rapat Banggar akan terus dilaksanakan hingga pertengahan Juli nanti. Pihaknya akan memanggil semua Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mempertanyakan program kerja yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020.

Setelah semua data dan dokumen dihimpun, DPRA akan melahirkan rekomendasi yang akan menjadi Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun 2020.(*)

Baca juga: Sangat Diperlukan Saat Ini, Begini Cara Unduh Sertifikat Vaksin Covid-19 via Aplikasi Pedulilindungi

Baca juga: Pemkab Bireuen Antar Bantuan untuk Korban Kebakaran di Jangka, BPBD Dirikan Tenda Darurat

Baca juga: Muspika Geumpang Pidie Serahkan Bantuan untuk Empat KK Korban Angin Kencang

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved