Breaking News:

Berita Aceh

Pansus DPRA Dalami Temuan BPK di SKPA, Minta Gaji Pensus dan Insentif Gubernur Aceh Dikembalikan

Panitia Khusus (Pansus) DPRA terus mendalami sejumlah temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) 2020.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: M Nur Pakar
Ist
Ketua Pansus LHP BPK, Tarmizi bersama Wakil Ketua DPRA, Safaruddin saat rapat pansus di Gedung DPRA, beberapa waktu lalu 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM,BANDA ACEH - Panitia Khusus (Pansus) DPRA terus mendalami sejumlah temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) 2020.

Khususnya pada semua Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Ketua Pansus LHP BPK, Tarmizi SP kepada Serambinews.com, Selasa (13/7/2021) mengatakan pihaknya sudah memanggil BPK, Inspektorat Aceh, dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).

Menurut Inspektorat, sambungnya, dari 245 temuan BPK, baru 149 temuan yang diperbaiki.

"Kita memanggil kembali Inspektorat (selaku koordinator yang mengkoordinir seluruh SKPA untuk menindaklanjuti temuan BPK) dan BPKA," jelasnya.

"Kami juga akan melakukan koordinasi BPK, termasuk melakukan pemeriksaan investigasi terhadap temuan yang perlu didalami,” ujar Tarmizi.

Pihaknya, sambung Tarmizi, juga sudah meminta sejumlah data ke BPKA.

Seperti data bantuan hibah keuangan ke kabupaten/kota, bantuan hibah bansos dan dana Covid-19.

Baca juga: Rp 275 Miliar Lebih Anggaran 2020 tak Terealisasi, Banggar DPRA Minta Penjelasan Dinas PUPR Aceh

"Tapi karena data belum lengkap, kita minta dilengkapi termasuk laporan keuangan yang digunakan kabupaten/kota," ujarnya.

"Kita juga minta data tentang aset," tambahnya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved