Breaking News:

Berita Aceh

Pansus DPRA Dalami Temuan BPK di SKPA, Minta Gaji Pensus dan Insentif Gubernur Aceh Dikembalikan

Panitia Khusus (Pansus) DPRA terus mendalami sejumlah temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) 2020.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: M Nur Pakar
Ist
Ketua Pansus LHP BPK, Tarmizi bersama Wakil Ketua DPRA, Safaruddin saat rapat pansus di Gedung DPRA, beberapa waktu lalu 

Sementara Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA membenarkan hingga kini baru 149 dari 245 temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti oleh SKPA.

“Sisanya masih terus berproses,” katanya.

Sebenarnya terkait tanggapan Pemerintah Aceh, sambung MTA, pihak Inspektorat sudah menyampaikannya kepada Pansus LHP BPK dalam rapat pada 6 Juli 2021.

Pada rapat tersebut, pihak Inspektorat juga sudah menyerahkan semua dokumen terkait kepada pihak pansus.

“Dan apabila dianggap masih kurang dan masih dibutuhkan keterangan, tentu akan memenuhinya kembali. Pemerintah Aceh tentu selalu terbuka dan menyambut baik kerja-kerja DPRA dalam hal perbaikan ini,” terang MTA.

Sedangkan, Tarmizi menegaskan bahwa pansus ini dibentuk untuk membantu pemerintah agar bisa menyelesaikan semua temuan-temuan BPK.

Terutama soal aset yang menjadi temuan setiap tahun tanpa ada penyelesaian.

Seharusnya aset tidak perlu ada temuan.

"Oleh karena itu, pansus ingin membantu menyelesaikan jika ada aset yang harus dihapus karena rusak berat atau hilang ya dihapus, kemudian ada yang harus dilelang dan dihibah," ujar politikus muda Partai Aceh (PA) ini.

"Jangan disimpan sampai menjadi barang rongsokan," harapnya.

Baca juga: Qanun Pemilihan Keuchik di Aceh Dinilai Tak Relevan Lagi, JaDI Nagan Raya Dorong DPRA Lakukan Revisi

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved