Kejari Bireuen Lakukan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Dinsos Bireuen

Laporan Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Sejak beberapa waktu lalu tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen melakukan penyelidikan dugaan korupsi di Dinas Sosial Bireuen pada program usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin  dalam rangka penanganan covid-19.

Informasi sedang dilakukan penyelidikan disampaikan Plt Kejari Bireuen, M Siregar SH usai acara peringatan  Hari Bhakti Adhyaksa ke 61 di komplek Kejari Bireuen, Kamis (22/07/2021). 

Disebutkan, pemeriksaan yang dilakukan tim Kejari Bireuen berdasarkan surat perintah tertanggal 29 Juni  2021.

Disebutkan, ada beberapa data  dasar tim Kejari melakukan penyelidikan mulai dari informasi awal dan keterangan pendukung lainnya. 

Plt Kejari yang didampingi Kasie Intelijen, Kasie Pidum dan pejabat lainnya mengatakan, program usaha ekonomi produktif yang diusut adalah program tahun 2020 dimana Pemkab Bireuen mengadakan program  bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin dalam rangka  penanganan covid-19, anggarannya berasal dari  hasil refocusing APBK Bireuen tahun 2020.

Pemkab Bireuen katanya menerima usulan dari i Dinsos Bireuen tentang program tersebut   dan menetapkan  sebanyak 250 orang menerima manfaat program tersebut, penerima bantuan juga dituangkan dalam keputusan Bupati Bireuen.

Baca juga: VIDEO Jaringan Narkoba Internasional Ditangkap di Aceh Utara, 7 Kilo Sabu Diamankan dari Tas Ransel

Baca juga: Update Ranking Kelas Ringan UFC: Islam Makhachev Naik 4 Peringkat, Salip McGregor dan Tony Ferguson

Baca juga: Sangat Memprihatinkan, Penggunaan Narkoba di Tengah Pandemi Meningkat

Nominal  bantuan setiap penerima  memperoleh bantuan  Rp 2 juta, dalam keputusan juga disebutkan  bantuan  diberikan dalam bentuk uang dengan cara  pemindahan  buku  dari rekening Dinas Sosial ke rekening  penerima bantuan.

Tim Kejari mendapatkan informasi adanya dugaan kekeliruan dalam penyaluran bantuan tersebut dan telah memintai keterangan terhadap pihak-pihak terkait dengan program tersebut  sebanyak 80 orang.

Berdasarkan keterangan awal dari sejumlah saksi yang dimintai keterangan  dan berdasarkan proses penyelidikan telah ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi  dalam pelaksanaan program tersebut.

Menjawab hasil penyelidikan sementara, Plt Kejari Bireuen mengatakan, hasil penyelidikan selama ini belum bisa dipublikasikan karena sedang dalam penyelidikan.

“Penyelidikan sedang berlangsung dan sebanyak 80 orang penerima manfaat program tersebut telah dimintai keterangan, dalam beberapa hari ke depan akan ada perkembangan,” ujarnya.(*)