Breaking News:

Salam

PPKM Diperpanjang, Tapi Kita Apresiasi Kelonggaran

Pemerintah sudah memperpanjang masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diiringi berbagai kelonggaran

Editor: bakri
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Luhut Binsar Pandjaitan 

 Pemerintah sudah memperpanjang masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diiringi berbagai kelonggaran. PPKM Darurat yang berlangsung sejak 3 Juli hingga 20 Juli, diperpanjang hingga 25 Juli mendatang. Keputusan perpanjangan PPKM Darurat ini diumumkan Presiden Joko Widodo, Selasa (20/7).

Keputusan pemerintah menerapkan PPKM Darurat dan kemudian memperpanjang lagi, memang mendapat berbagai reaksi dari sejumlah kalangan. Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, misalnya, mengkritik pemerintah yang mengganti istilah PPKM Darurat menjadi kategori berdasarkan level.

Level kategori ini dimulai dari 1 hingga 4. Faisal Basri menyayangkan sikap pemerintah yang kerap memunculkan istilah baru kebijakan. "Kok tak kapok-kapok obral istilah? Terus saja melakukan hal yang serupa berulang-ulang mendambakan hasil yang berbeda.

" Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan PPKM terbukti tidak efektif menekan jumlah penularan Covid-19. Menurut dia, pengendalian pandemi covid-19 hanya bisa dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Jika pemerintah membuat kebijakan yang setengah hati, maka penanganan pandemi tak akan berjalan efektif. "

Masyarakat harus dipaksa agar disiplin protokol kesehatan melalui aturan yang ketat dan tegas," ucap Netty. Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan, efektivitas PPKM Darurat dapat dilihat setelah 20 Juli 2021. Dicky menilai, tak banyak perubahan yang signifikan yang dilakukan pemerintah dalam PPKM darurat.

"Itu (PPKM Darurat) adalah respons darurat, tetapi esensinya enggak ada yang berbeda signifikan, potensi perburukan masih akan terus terjadi," kata Dicky. Menanggapi kontroversi itu, Presiden menjelaskan, Pemerintah akan selalu memantau dan memahami dinamika di lapangan dan mendengar suara-suara masyarakat terdampak PPKM.

"Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap." PPKM Darurat yang diperpanjang ini diiringi dengan sejumlah kelonggaran. Antara lain, pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari sudah diizinkan buka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50%. Sedangkan pasar tradisional yang bukan menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya ditetapkan Pemerintah Daerah.

"Untuk pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah," jelas Presiden.

Sedangkan warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit. Masih dalam rangka menanggapi "protes" terjadap PPKM Darurat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proses pengambilan keputusan dan perencanaan penanganan pandemi Covid-19 dengan menerapkan PPKM Darurat selalu melibatkan banyak pihak.

"Ini semua, kami mendengarkan banyak orang. Kami mendengarkan guru besar FK UI, asosiasi profesi kedokteran, Universitas Airlangga, UGM, dan lainnya." Dia menjelaskan, dalam situasi pandemi saat ini, ada beberapa hal yang secara garis besar perlu diketahui dan dipahami masyarakat luas. Pertama terkait dengan penanganan di hulu, yakni diperlukannya dukungan masyarakat untuk melakukan protokol kesahatan.

"Hal ini menjadi kunci, yaitu bagaimana mereka (masyarakat) bisa patuh pada protokol kesehatan. Saya tidak minta 100 persen, kalau 60 persen saja sudah luar biasa." Pihaknya mengaku menyadari betul pentingnya upaya penangan yang optimal dilakukan di hulu. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah saat ini dan seterusnya dapat berjalan baik.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved