Breaking News:

Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman, Pemerintah Daerah Tak Perlu Khawatir

Total vaksin yang dimiliki Indonesia kombinasi vaksin dalam bentuk bulk dan vaksin sebanyak 173,1 juta dosis vaksin.

Ekon.go.id
Hari ini, Selasa (27/7/2021), telah datang lagi Vaksin Covid 19 yaitu Vaksin Sinovac sebanyak 21,2 juta dosis dalam bentuk bulk (bahan baku) 

Sehingga, pembagiannya pun akan berbeda-beda. Bambang juga memastikan Pemerintah pusat akan terus mengirimkan vaksin-vaksin ke berbagai daerah dengan memegang teguh prinsip keadilan dan mempertimbangkan tingkat risiko tiap daerah. Sehingga, pembagiannya berbeda-beda di tiap daerah.

Sebelumnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan stok vaksin Covid-19 untuk mendahulukan pemberian dosis pertama serta memakai strategi berbasis risiko.

Baca juga: Warga Terkonfirmasi Covid di Aceh Selatan Mencapai 418 orang

Baca juga: Kisah Pilu Suami Istri, Terpaksa Jual Rice Cooker Bekas Seharga Rp 5 Ribu Demi Beli Beras dan Makan

Baca juga: Jelang Tampil di Trek Olimpiade Tokyo 2020, Lalu Muhammad Zohri Ungkap Kondisi dan Kesiapannya

Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan keterbatasan ketersediaan vaksin di sejumlah daerah terjadi lantaran vaksin Covid-19 datang secara bertahap dan tidak serentak. Sementara, Kemenkes menurutnya tak bisa memprioritaskan seluruh provinsi sekaligus untuk saat ini.

"Dengan jumlah vaksin yang saat ini, kalau belum waktunya menerima vaksinasi dosis kedua, sebaiknya stok vaksin yang ada itu diberikan pada vaksin pertama," kata Nadia dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Lawan Covid-19 ID, Selasa (27/7).

Namun demikian, pihaknya meminta tetap memprioritaskan dosis kedua apabila berdasarkan perhitungan pemda banyak yang membutuhkan pemberian dosis lanjutan akibat interval vaksin yang sudah dekat, yakni 28 hari pada Sinovac dan 3 bulan pada AstraZeneca.

"Kita memberikan, mengirimkan, per minggunya untuk vaksin berikutnya," kata dia.

Nadia juga meminta agar pemda melakukan vaksinasi di wilayahnya masing-masing berdasarkan pendekatan zonasi risiko.

Artinya, pemda juga harus memprioritaskan vaksinasi pada sejumlah kawasan di daerahnya yang memiliki risiko penularan Covid-19 tinggi.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes itu lantas mencontohkan, pemerintah pusat mengalokasikan 50 persen stok vaksin yang ada saat ini untuk Jawa-Bali. Pun dari Jawa-Bali itu 50 persen darinya kembali diprioritaskan untuk 57 kabupaten/kota yang masuk dalam kawasan aglomerasi.

"Pemda harus membuat strategi, artinya dalam membagi vaksinasi tidak bisa sama ke seluruh kabupaten/kota, harus difokuskan memang kepada yang jumlah kasus sangat tinggi dan laju penularan sangat tinggi," ujar Nadia.(tribun network/rin/dod)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved