Breaking News:

Berita Kutaraja

GeRAK Surati Kejati Pertanyakan Kasus Dugaan Korupsi CPNS Kemenag Aceh, Begini Penekanannya

GeRAK Aceh menyurati Kejati Aceh untuk mempertanyakan perkembangan kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi SKD CPNS Kemenag Aceh tahun 2020.

Penulis: Asnawi Luwi | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menyurati Kejati Aceh untuk mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi pada SKD CPNS Kemenag Aceh. 

Laporan Asnawi Luwi | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menyurati Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk mempertanyakan perkembangan kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi SKD CPNS Kemenag Aceh tahun 2020.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, SHi dalam suratnya kepada Kejati yang turut diterima Serambinews.com, Rabu (29/7/2021), menyatakan, GeRAK Aceh sebagai bagian dari unsur lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap akselerasi terwujudnya good governance, include pada sisi law enforcement, dan pemberantasan korupsi terus berupaya maksimal guna memberikan kontribusi nyata bagi publik di Provinsi Aceh.

Bersama dengan surat ini, sesuai dengan atas bukti pelaporan perkara dengan Nomor Agenda 153 tertanggal 6 Januari tahun 2021 perihal permohonan penanganan perkara tindak pidana korupsi SKD CPNS Kemenag Aceh tahun 2020 yang diterima langsung oleh Irwansyah (staf Kejaksaan Tinggi Aceh) dan diserahkan secara langsung oleh personil GeRAK Aceh, Mahmuddin dan sampai dengan saat ini kami sebagai pelapor atas perkara belum mendapatkan informasi terhadap perkembangan penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh tim Kejaksaan Tinggi Aceh.

Berdasarkan fakta-fakta dan hal tersebut di atas, GeRAK menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Bahwa, kami memberikan apresiasi dan atensi khusus atas upaya kerja-kerja yang sedang dilakukan oleh tim Kejaksaan Tingggi Aceh dalam upaya membongkar siklus korupsi terencana atas laporan dugaan tindak pidana korupsi mark-up Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Test CPNS Kanwil Kemenag Aceh Tahun Anggaran 2020.

Sebagaimana fakta-fakta awal atas laporan yang telah diserahkan beserta dengan bukti-bukti permulaan awal yang cukup sebanyak 18 alat bukti terdiri dari (DPA, dokumen kontrak, foto, dan dokumen lainnya), sebagaimana materi laporan yang telah diserahkan secara langsung.

Baca juga: GeRAK & MaTA Desak Penuntasan Kasus Korupsi di Agara dari Kasus Bimtek, PJU, UGL hingga Bibit Jagung

Baca juga: GeRAK dan MaTA Desak Jaksa Tuntaskan Kasus Korupsi di Aceh Tenggara, Ini Kata Kasi Pidsus Kejari

Baca juga: GeRAK Apresiasi Polda Aceh Usut Korupsi Mark-up Pengadaan Bebek Petelur di Distan Agara

 
2. Bahwa, lembaga kami sangat mendukung penuh atas upaya dan langkah yang dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh untuk dapat segera mendalami perkara yang telah dilaporkan dan sebagai bahan petunjuk turut kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung.

Karena berdasarkan bukti-bukti petunjuk awal dan disertai dengan bukti permulaan yang cukup, maka perkara ini dapat diduga adanya perbuatan melawan hukum (PMH) terencana, dengan modus operandi yang pada pokoknya dapat merugikan keuangan negara secara terencana dan sistematis.

3. Bahwa, pendalaman materi ini menjadi salah satu pintu masuk untuk membongkar siklus korupsi berjamaah lain yang patut diduga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam ruang lingkup kerja Kanwil Kemenag Aceh dengan tujuan dan aspek memperkaya diri sendiri, orang lain atau koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, secara bersama-sama dengan modus operandi memanfaatkan jabatan, kewenangan yang melekat dan dengan maksud untuk menerima sesuatu sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

4. Bahwa, pengusutan perkara dan laporan dugaan korupsi mark-up pengadaan jasa sewa SKD CPNS Kemenag Aceh tahun 2020, adalah salah satu upaya untuk memberi efek kejut sehingga perbuatan ini dikemudian hari tidak berulang dan penuntasan perkara ini menjadi salah satu agenda penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Aceh serta menjadi agenda untuk pembenahan di Kanwil Kemenag Aceh.

Terkait surat tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Munawal Hadi, SH, MH mengatakan, pihaknya akan mengecek laporan LSM GeRAK di Kejati Aceh.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved