Breaking News:

DPRA Kecewa pada TAPA, Dua Kali tak Hadir Rapat Banggar

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA meminta Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk serius dalam pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban

Editor: bakri
DPRA Kecewa pada TAPA, Dua Kali tak Hadir Rapat Banggar
IST
M Rizal Fahlevi Kirani

BANDA ACEH - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA meminta Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk serius dalam pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2020.

Permintaan itu disampaikan anggota Banggar, Fahlevi Kirani dan Murhaban Makam setelah dua kali rapat banggar ditunda karena tidak hadirnya TAPA pada Rabu (28/7/2021). Penundaan pertama terjadi saat pertemuan antara Banggar dengan TAPA dan tiga SKPA yaitu Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

Rapat pertama tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPR Aceh, Dalimi. Dalam rapat tersebut seluruh SKPA dan anggota Banggar telah hadir sejak pukul 10.00 WIB. Namun, setengah jam kemudian Dalimi memutuskan untuk menunda rapat dan meminta para SKPA untuk balik badan karena tidak hadir Ketua TAPA, Taqwallah.

Pada siang hari, kejadian yang sama juga terulang. Anggota Banggar telah hadir dalam ruang rapat sejak pukul 14.00 WIB. Agenda pada siang tersebut adalah rapat dengan TAPA serta tiga SKPA lainnya yaitu Dinas Perhubungan Aceh, Satpol PP dan WH Aceh, Dinas Peternakan Aceh.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPR Aceh, Hendra Budian. Karena tanpa kehadiran Sekda Aceh sebagai Ketua TAPA, Hendra Budian memutuskan untuk menunda rapat dan meminta Sekretariat DPRA mengagendakan kembali rapat tersebut.

Terkait kejadian itu, Fahlevi Kirani tampak meluapkan kekecewaannya dengan mengatakan TAPA terkesan main-main dalam pembahasan rancangan qanun tersebut selama ini.

Dalam beberapa pertemuan, kata dia, TAPA tidak bisa menjelaskan skema pemberian anggaran kepada SKPA pada tahun 2020, termasuk penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

“Ini proses pertanggungjawaban. Uang rakyat telah digunakan, telah dihabiskan. Sekarang saatnya dipertanggungjawabkan, masa ini tidak becus,” kata politikus muda PNA ini.

Dia mengatakan, dalam pembahasan sebulan ini, Banggar mendapati banyak dana Otsus yang dipakai untuk membeli baju, kursi, dan mobil aparatur Pemerintah Aceh.

Anggota Banggar DPRA lain, Murhaban Makam juga menyayangkan ketidakhadiran Ketua dan anggota TAPA dalam kedua rapat penting tersebut. Menurut politikus PPP ini, ketidakhadiran TAPA tanpa pemberitahuan tersebut membuat waktu pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2020 semakin molor.

Seharusnya, kata dia, TAPA dan Banggar telah selesai membahas enam SKPA. Tapi karena ketidakhadiran TAPA, enam SKPA tersebut terpaksa harus dijadwal ulang.

"TAPA tidak serius membahas rancangan Qanun Pertanggungjawaban ini," kata Murhaban Makam. TAPA adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Aceh yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan gubernur dalam rangka penyusunan APBA.

Tim tersebut terdiri dari Sekda Aceh, Taqwallah, Kepala Badan Pengelola Keuangaan Aceh, Azhari, Kepala Bappeda, Teuku Ahmad Dadek, Asisten I, Asiten II dan Asiten III Setda Aceh, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan, serta Kepala Inspektorat Aceh.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved