Rapat Pertanggungjawaban APBA 2020 Ditunda Gegara TAPA tak Hadir, Dua LSM Antikorupsi Beri Kritikan

“DPRA harus tegas, kewibawaan lembaganya harus dijaga. Jangan hanya disaat politik anggaran terjadi mareka ngotot, tapi ketika anggaran tidak memihak, mereka baru berteriak,” kata Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambinews.com, Selasa (3/8/2021).

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Badan Anggaran (Banggar) DPRA beberapa kali menunda rapat pembahasan pertanggungjawaban APBA 2020, lantaran tidak hadirnya Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Taqwallah dalam rapat penting itu.

Sikap Taqwallah yang juga Sekda Aceh ini, dinilai tidak etis oleh dua lembaga antikorupsi di Aceh, yaitu Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dan Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh.

Mereka meminta, DPRA tetap menjaga wibawa lembaga tersebut.

“DPRA harus tegas, kewibawaan lembaganya harus dijaga. Jangan hanya disaat politik anggaran terjadi mareka ngotot, tapi ketika anggaran tidak memihak, mereka baru berteriak,” kata Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambinews.com, Selasa (3/8/2021).

Seperti diketahui, Banggar sudah beberapa kali menunda rapat pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban APBA 2020 dengan satu alasan, tidak hadir Ketua TAPA, Taqwallah.

Penundaan itu dilakukan, saat melakukan rapat dengan dinas yang banyak masalah.

Baca juga: DPRA Kecewa pada TAPA, Dua Kali tak Hadir Rapat Banggar

Menurut Alfian, DPRA harus menggunakan kewenangan yang ada untuk menilai kinerja eksekutif.

Kendati demikian, Alfian tidak menaruh prihatin dengan kondisi yang terjadi.

Menurutnya, kedua lembaga tersebut hanya serius saat memiliki kepentingan masing-masing.

“Saat ini publik sudah bisa menilai, eksekutif dan legislatif sama saja. Disaat mereka memiliki kepentingannya baru serius, tapi abai terhadap kepentingan rakyat Aceh. Jadi kalau DPRA mau serius, maka gunakan kewenangan penuh dan ini saatnya,” ujar Alfian.

Nada yang hampir sama juga disampaikan Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani.

Dengan tidak hadirnya dalam rapat pembahasan pertanggungjawaban APBA 2020, menurut Askhalani, Ketua TAPA sudah menunjukkan sikap yang tidak etis.

Baca juga: TAPA Dua Kali tak Hadir Rapat Banggar, Anggota DPRA Kecewa dengan Eksekutif

“Seharusnya TAPA tidak masuk dalam ranah politik anggaran. Karena jika TAPA sudah mulai melakukan politik, maka yang dirugikan adalah banyak kebijakan yang berhubungan dengan publik akan terkendala,” ungkap Askhalani.