Breaking News:

Salam

Pesawat Kepresidenan Dicat Pada Saat yang tidak Tepat

Pemerintah menggelontorkan dana Rp 2,1 miliar untuk pengecatan pesawat kepresidenan, dari warna biru putih menjadi merah putih

Editor: bakri
JET PHOTOS/Abdiel Ivan Rivandi
Pesawat Boeing 737-8U3 yang menjadi pesawat Kepresidenan RI dengan cat merah putih. 

Pemerintah menggelontorkan dana Rp 2,1 miliar untuk pengecatan pesawat kepresidenan, dari warna biru putih menjadi merah putih. Tak pelak, pihak Istana Kepresiden menjadi sorotan karena memogramkan pengecatan pesawat itu di masa pandemi yang kondisi ekonomi rakyat sedang sangat morat-marit.

Selama ini Presiden Joko Widodo menggunakan pesawat kepresidenan jenis Boeing Business Jet (BBJ) 2 tipe 737-800. Pesawat BBJ 2 itu dipesan pada 2011 namun baru digunakan sebagai pesawat kepresidenan Indonesia mulai 2014 atau tahun terakhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pakar penerbangan Alvin Lie yang pertama membeberkan adanya kegiatan pengecatan ulang pesawat kepresidenan itu. Di akun twitternya ia mengunggah foto pesawat kepresidenan warna merah putih. Alvin menyinggung soal pemborosan uang di tengah pandemi.

Menurut Alvin, pengecatan ulang pesawat bisa menelan biaya miliaran rupiah dan bentuk foya-foya. "Hari gini masih aja foya-foya ubah warna pswt Kepresidenan Biaya cat ulang pswt setara B737-800 berkisar antara USD100ribu sd 150ribu Sekitar Rp.1,4M sd Rp.2.1M @KemensetnegRI@setkabgoid@jokowi," cuit akun @alvienlie21, Senin 2 Agustus 2021. Sumber di Istana tak membantah cuitan Alvin itu, dan membenarkan bahwa anggaran mengecat ulang pesawat mencapai Rp 2 miliar. Angka tersebut hanya untuk satu pesawat saja yakni BBJ 2. "Iya plus-minus segitu (2 miliar), pesawat BBJ saja," tutur sumber tersebut.

Namun demikian, pihak Istana membantah pengecatan sebagai bentuk foya-foya. "Pengecatan pesawat ini telah direncanakan sejak tahun 2019 serta diharapkan dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara. Perlu kami jelaskan bahwa alokasi untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Heru menjelaskan pengecatan pesawat kepresidenan merupakan bagian dari perawatan.

Ia beralasan ada beberapa sisi pesawat yang catnya sudah terkelupas. Di sisi lain, pesawat kepresidenan juga sudah 7 tahun digunakan. Sehingga sudah selayaknya mendapatkan perawatan agar bisa berfungsi secara baik. Selain Alvin Lie, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin juga menilai tidak etis pemerintah melakukam pengecatan ulang pesawat kepresidenan Indonesia-1 saat pandemi Covid-19 belum berakhir. Apalagi pengecatan pesawat itu menghabiskan anggaran mencapai Rp 2 miliar.

"Jangan buang-buang uang untuk pengecatan pesawat. Padahal rakyat sedang susah," ujar Ujang. Menurut Ujang, mestinya rencana tersebut ditunda dulu. Sebab tak memiliki urgensinya dalam kondisi pandemi Covid-19 sekarang.

"Rakyat sedang kesulitan dan banyak yang tak bisa makan, maka mestinya ditunda dulu. Jangan dilakukan dulu. Anggarannya dialihkan untuk rakyat yang terdampak pandemi." Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga memprotes pengecatan pesawat kepresidenan. "Mengecat pesawat kepresidenan di masa pandemi tidak bijak, pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul- betul lembut dan mudah terenyuh," ujarnya. Anggota Komisi II DPR ini mengingatkan, harusnya Istana dalam mengerjakan sesuatu hal bisa dilihat dari urgensinya. Bahkan biaya pengecatan Rp 2 miliar ini bisa dialihkan ke lain, yang lebih bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.

Dari semua protes tersebut, intinya adalah bahwa program pengecatan ulang pesawat kepresidenan itu dilaksanakan pada saat yang tidak tepat. Mereka setuju pesawat itu dirawat dan dicat ulang, tapi waktunya bukan pada saat rakyat sedang sangat susah akibat pandemi dan berbagai kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat. Maka, ke depan disarankan supaya pemerintah menjadi contoh bagi rakyatnya. Saat rakyat susah pemerintah hadir. Jangan sesuatu yang tidak dianggap tidak mendesak namun malah mendapat prioritas.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved