Pendapat Akhir KUA-PPAS 2022 di DPRK Pidie, Dua Fraksi Tolak dan Lima Fraksi Terima

Tapi, pada pendapat akhir KUA - PPAS tahun 2022, ternyata dua fraksi beda haluan yang menolak KUA-PPAS tahun 2022 untuk dibahas. 

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Penyampaian pendapat akhir tujuh fraksi di DPRK Pidie terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022 di Gedung DPRK Pidie, Jumat (20/8/2021) malam, tidak seperti biasanya. 

Sebab, selama ini telah menjadi tradisi di Gedung DPRK Pidie, bahwa ketujuh fraksi DPRK Pidie menerima KUA-PPAS untuk ditetapkan sebagai qanun untuk dibahas bersama. 

Tapi, pada pendapat akhir KUA - PPAS tahun 2022, ternyata dua fraksi beda haluan yang menolak KUA-PPAS tahun 2022 untuk dibahas. 

Bahkan, anggota dewan yang tergabung dalam fraksi tersebut memilih walk out atau ke luar dari ruang sidang.

Kedua fraksi tersebut adalah Fraksi PAN-PKB dan Fraksi PDA.

Sementara Fraksi PA, Golkar, Demokrat, Gerindra, dan Fraksi Nanggroe Restirasi (NasDem-PNA) justru menerima ditetapkan qanun KUA-PPAS tahun 2022 .

Baca juga: Wali Kota dan Ketua DPRK Banda Aceh Teken Kesepakatan KUA-PPAS 2022

Menariknya perbedaan itu terjadi, di saat kabinet Bupati Pidie, Roni Ahmad SE MM atau Abusyik dan Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud ST, merupakan yang terakhir bahas KUA-PPAS 2022.

Sebab, sekitar Juli 2022 Roni Ahmad dan Fadhlullah telah berakhir masa jabatan sebagai bupati dan wakil bupati.

"Fraksi PDA menolak hasil pembahasan Banggar DPRK Pidie dan TAPK Pidie terhadap rancangan KUA- PPAS, karena dinilai tidak profesional," kata Anggota Fraksi PDA, Juwakir, saat membaca laporan pandangan akhir di Gedung DPRK Pidie, Jumat (20/8/2021) malam.

Menurutnya, saat ini Pemkab belum memamfaatkan PAD sektor galian c dari proyek raksasa atau proyek srategis nasional (PSN), tidak dimasukkan dalam KUA-PPAS 2022.

Sementara anggota Fraksi PAN-PKB, Hizbullah, menyebutkan, fraksinya mempunyai pandangan dan sikap sama yang menolak hasil pembahasan KUA-PPAS 2022 yang ditetapkan sebagai qanun.

"Setelah kami mengkaji hasil pembasan yang telah dilakukan, Fraksi PAN-PKB menolak hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS 2022," jelasnya.

Tak hanya itu, ungkap Hizbullah, Fraksi PAN-PKB walk out dari ruang sidang..

"Kami memilih ke luar, sehingga kami tidak terlibat dalam hasil pembahasan untuk ditetapkan sebagai qanun KUA-PPAS 2022," pungkasnya. (*)

Baca juga: Jangan Seperti Aceh Besar, DPRK Pidie Minta Pemkab Jemput PAD dari Proyek Jalan Tol