Gubernur Bahas Kelanjutan Investasi UAE di Aceh, Saat Bertemu Menteri Investasi dan Kepala BKPM

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, melakukan pertemuan dengan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, di gedung kementerian tersebut kawasan Jakarta selatan, pada Kamis (26/8/2021). Dalam pertemuan itu, Gubernur Nova berkonsultasi dengan Menteri Bahlil mengenai kelanjutan kerja sama investasi oleh Uni Uni Emirat Arab (UAE) di Aceh.

Nova juga menanyakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Menteri Investasi untuk Pemerintah Aceh terkait investasi UEA di Kepulauan Banyak, Aceh Singkil.

Informasi tentang pertemuan Gubernur Aceh  dengan Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto SSTP MM, dalam keterangan tertulis kepada Serambi, tadi malam.

Kepada Gubernur Aceh, Menteri Bahlil menjelaskan bahwa kawasan Kepulauan Banyak, Aceh Singkil, akan dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sehingga akan memudahkan para Investor secara legalitas dan mempermudah melakukan investasi di sana dengan adanya tax holiday.

"Pada kesempatan yang sama, saya juga membahas perkembangan KEK Arun, dan mengajak Menteri Investasi untuk berkunjung ke Aceh dalam waktu dekat," ujar Iswanto mengutip pernyataan Gubernur Nova.

Kunjungan itu dinilai penting guna melihat langsung kondisi di KEK Arun. Sebab, selama ini banyak masalah yang mungkin dapat dipecahkan oleh Menteri Investasi.

"Terkait Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar, kita juga mengajak Menteri Investasi Bahlil Lahadiala berkunjung langsung untuk melihat langkah-langkah apa yang akan ditempuh agar dapat mendatangkan investor ke kawasan industri tersebut," jelasnya.

Dalam pertemuan ini, lanjut Iswanto, Gubernur Aceh banyak membahas tentang investasi kepada Menteri Investasi dengan harapan masuknya Investor ke Aceh. Namun, fokus utama pertemuan itu adalah terkait kelanjutan investasi oleh UEA di Aceh Singkil yang ditaksir nilainya mencapai 10 triliun rupiah.

Sebagai bentuk keseriusan dalam hal investasi, Pemerintah Aceh juga berencana untuk berkujung langsung ke UEA bersama Menteri Investasi dan Presiden RI guna menyelesaikan agenda ini.

Gubernur Nova pada kesempatan itu juga menyampaikan tentang solusi legalitas yang bisa diberikan terhadap tambang emas illegal yang ada di Aceh, dimana Gubernur berharap untuk dapat dilegalkan.

"Kita harapkan dicarikan formulanya oleh BKPM agar bisa mengakomodir tambang-tambang ilegal di Aceh menjadi legal," katanya. Pada pertemuan itu, Gubernur Aceh turut didampingi oleh Bupati Aceh Besar,  Mawardi Ali, Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA), Zubir Sahim, dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Aceh, Rizky Syahputra.

Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, kepada Menteri Bahlil mengutarakan keinginnya agar di kabupaten itu ada rice milling yang akan mendukung perkembangan dan kemajuan industri agrobisnis di Aceh. "Selama ini, Aceh Besar surplus gabah, namun masih mengandalkan rice milling di Medan.

Harapannya di tempat kita bisa bangun rice milling di Aceh. Untuk itu, kiranya dapat dicarikan investor yang cocok untuk tujuan tersebut dengan salah satu lokasi di Aceh Besar," ujar Mawardi.

Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) Zubir Sahim, menyampaikan harapannya agar KEK Arun yang selama ini di bawah PEMA agar dapat melakukan hilirisasi. Sehingga, hasilnya tidak hanya ekspor, tapi juga dapat oleh menjadi gas methanol.

Sedangkan Ketua HIPMI Aceh, Rizky Syahputra, berharap, segala bentuk investasi di Aceh dapat segera terealisasi. Sebab, hal itu dapat meningkatkan serapan tenaga kerja dan pengusaha muda yang ada di Aceh dapat dilibatkan dalam kegiatan investasi tersebut. (fik)