Tokoh Aceh Setuju Revisi UUPA, Untuk Memperpanjang Dana Otsus

* DPRA Diminta Siapkan Draft Versi Sendiri

BANDA ACEH - Sejumlah tokoh Aceh menyatakan sepakat dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Disisi lain, DPR RI saat ini sudah mengagendakan revisi UUPA dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2022.

Kata sepakat itu mencuat dalam diskusi terfokus yang bertema 'Peta Jalan Revisi UUPA, Perpanjang Dana Otsus, Perkuat Kewenangan Khusus'. Kegiatan yang diprakarsai oleh LSM Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh ini berlangsung di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Kamis (2/9/2021).

"Saya sependapat revisi, tapi subtansinya kembali ke MoU, bahwa ada enam kewenangan pusat, selebihnya kewenangan Aceh," tegas pengamat hukum dan politik di Aceh, Mukhlis Mukhtar. Mantan anggota DPRA ini sebelumnya ikut terlibat aktif dalam proses perdamaian hingga pembentukan UUPA.

Kegiatan diskusi kemarin digelar untuk mendengarkan secara langsung pendapat para tokoh Aceh ihwal wacana revisi UUPA, setuju atau tidak. Di sisi lain, tujuan revisi ini juga sebagai bagian perjuangan untuk memperpanjang dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027.

Diskusi dilaksanakan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Setiap peserta wajib memakai masker dan jaga jarak. Sebagian peserta mengikuti secara langsung dan sebagian lagi mengikutinya secara online via Zoom.

Selain Mukhlis Mukhtar, narasumber lain yang hadir langsung di antaranya Gubernur Aceh diwakili Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, M Jafar, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, pengamat hukum dan politik Aceh Mawardi Ismail, mantan juru runding GAM Munawar Liza Zainal, aktivis perempuan Cut Asmaul Husna, dan Koordinator MPO Aceh, Syakya Meirizal.

Sedangkan yang hadir secara online, ada Sekjen DPR RI Indra Iskandar, Ketua dan Anggota Forum Bersama DPR RI-DPD RI asal Aceh (Nasir Djamil, TA Khalid, dan Fachrul Razi), Ketua HUDA Tgk Yusuf A Wahab (Tu Sop), akademisi IAIN Langsa, Muhammad Alkaf, dan peserta lainnya.

Mawardi Ismail juga setuju agar UUPA direvisi. Dia berharap semua stakeholder di Aceh terlibat dalam revisi ini, seperti yang dilakukan saat pembentukan UUPA. "Saya mengimpikan agar apa yang pernah kita dapat saat pembentukan UUPA itu diulang kembali," ujar mantan dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) ini.

Saat itu, dia menceritakan, keterlibatan stakeholder di Aceh sangat nyata dalam melahirkan UUPA, sehingga muncul banyak draf rancangan UUPA sebelum kemudian disahkan menjadi undang-undang. Mulai draf yang dibentuk Pemerintah Aceh, perguruan tinggi, pihak GAM, hingga dari LSM atau social society. Meski banyak draf yang dilahirkan, tapi yang dibawa ke Jakarta tetap satu.

"Bagaimana keterlibatan stakeholder dalam pembahasan itu menjadi sebuah fenomena yang luar biasa pada waktu itu. Tidak hanya yang ada di Aceh tapi juga kawan-kawan dari Jakarta dan dari mana-mana, itu semua bersatu dalam sebuah nuansa semangat yang luar biasa. Sehingga yang sampai ke Jakarta adalah satu, akibatnya bargaining positionnya menjadi sangat kuat," ungkapnya.

Draf sendiri

Dalam kesempatan itu, sejumlah pihak mengingatkkan Pemerintahan Aceh menyiapkan draf revisi sendiri yang dinamakan Draf Aceh, sehingga Aceh memiliki draf pembanding sebelum disahkan oleh DPR RI. Hal itu disampaikan Tim Perunding GAM Munawar Liza Zainal, Anggota DPR RI TA Khalid, dan Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh Nurzahri.

"Kita jangan terjebak dalam lubang yang sama. Jadi hari ini kita jangan bercerita bersatu saja. DPRA inisiasi, siapkan draf sendiri dari rakyat Aceh. Jangan kita berbicara DIM (Daftar Inventaris Masalah) yang ada pada orang. Kalau tidak ada DIM, tidak kita bahas revisi UUPA," kata Munawar Liza.

Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri juga menilai bahwa hingga saat ini belum ada langkah strategis dari Pemerintahan Aceh menyambut momen revisi UUPA ini. "Langkah kita untuk menyambut momen ini tidak ada. Draf versi kita mana," tanyanya.