Breaking News:

Pilkada Aceh

Terkait Pilkada Aceh 2022, Jubir PA Nurzahri: Kami Ditipu dan Dikhianati

Saat mengkomunikasikan soal Pilkada Aceh ini dengan pihak-pihak terkait di Jakarta, dengan Kemendagri, KPU, Komisi II DPR RI, DPRA selalu dibola-bola.

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Taufik Hidayat
Serambinews.com
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Aceh, Nurzahri. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS COM, JAKARTA - Sebuah pernyataan keras disampaikan Juru Bicara Partai Aceh Nurzahri, bahwa pihaknya sedang mencatat siapa-siapa  yang melakukan penghianatan terhadap Aceh karena tidak menghormati UU Pemerintahan Aceh atau UU No. 11 Tahun 2006 terkait pelaksanaan Pilkada Aceh.

Lontaran keras itu disampaikan Nurzahri saat menjadi narasumber dalam webinar "Pilkada Serentak 2024: Bagaimana di Daerah Bersifat Khusus" yang diselenggarakan SIGMA Indonesia, Kamis (9/9/2021).

Webinar dipandu Direktur Eksekutif SIGMA Hendra Setyawan. Para pembicaranya Komisioner KPU Dewa Raka Sandi, Ketua Bawaslu Abhan, Kepala Kesbangpol Aceh Mahdi Efendi, dan pengamat hukum tata negara M Imam Naseef.

Nurzahri yang berbicara mewakili Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf, menegaskan,  Pilkada Aceh diatur dalam  UUPA,  dilaksanakan tiap lima tahun sekali, yang akan jatuh pada 2022.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh juga  telah menetapkan tahapan pilkada. Tapi Pilkada Aceh tidak bisa terlaksana, KPU melalui sepucuk surat ditujukan kepada KIP Aceh agar membatalkan putusan tentang tahapan yang sudah ditetapkan KIP.

Baca juga: Pasukan Taliban Tindak Keras Demonstrasi Wanita Afghanistan, Mencambuk dan Memukul

Baca juga: Empat Nelayan di Bawah Umur Asal Aceh Dipulangkan dari Thailand, Disambut Pemerintah Aceh di Jakarta

Selanjutnya juga ada surat dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ditujukan kepada Gubernur Aceh, menyatakan bahwa Pilkada Aceh mengikut pada Pilkada Serentak 2024.

"Ini berarti Pusat  tidak menghormati UUPA. Pusat melakukan penghinatan terhadap Aceh.

Bahwa  Pilkada Aceh bisa batal hanya dengan surat Dirjen dan Surat KPU. Bagaimana mungkin sepucuk surat memiliki kekuatan hukum. Seharusnya yang bisa membatalkan sebuah produk undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi," tukas Nurzahri.

Nurzahri menyebutkan, sampai saat ini status Pilkada Aceh ditunda, karena tidak ada biaya. Pusat tidak mau membuka rekening untuk Pilkada Aceh. "Kalau ada dana, bisa langsung dilaksanakan," katanya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved