Menteri Luar Negeri Qatar Desak Taliban, Tepati Janji Hormati Hak-hak Perempuan

SERAMBINEWS.COM, DUBAI - Menteri Luar Negeri Qatar, Senin (13/9/2021) mendesak Taliban menetapi janjinya menghormati hak-hak perempuan.

Negara Teluk itu menegaskan masih terlalu dini untuk mempertimbangkan mengakui pemerintah Taliban.

Menlu Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani berbicara dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian di Doha.

Le Drian mengatakan puluhan warga negara Prancis masih berada di Afghanistan, seperti dilansir Reuters.

Ditambahkan, Paris bekerja sama dengan Qatar untuk mengevakuasi mereka.

"Kami selalu mendesak Taliban, rakyat Afghanistan harus dilindungi termasuk hak-hak perempuan dan peran mereka dalam pembangunan Afghanistan," kata Sheikh Mohammed.

Baca juga: Qatar Terbangkan Bantuan ke Afghanistan, Pengganti Penghentian Bantuan Barat

Selama pemerintahan 1996-2001 sebelumnya, Taliban sangat membatasi hak-hak perempuan.

Seperti melarang dari pendidikan dan pekerjaan.

Sehingga, masih ada kekhawatiran akan melakukannya lagi setelah kembali berkuasa bulan lalu.

Qatar, sebuah monarki absolut di mana partai politik dilarang, mendapat kecaman dari Human Rights Watch dan lainnya karena posisinya terhadap perempuan.

Meskipun memiliki kebebasan relatif di negara Teluk, perempuan masih berada di bawah sistem perwalian.

Sehingga, mencegah mereka membuat keputusan independen tentang hak-hak dasar.

Baca juga: Qatar Siap Bekerjasama dengan Taliban, Isolasi Dapat Menjadi Malapetaka Bagi Afghanistan

Seperti pernikahan, perjalanan dan mengakses perawatan kesehatan reproduksi tanpa persetujuan wali laki-laki.

Pada tahun 2020, Qatar mengizinkan perempuan untuk mendapatkan SIM tanpa izin.

Sheikh Mohammed bertemu dengan perdana menteri pemerintah Taliban dan pejabat senior lainnya di Kabul pada Minggu (12/9/2021).