Breaking News:

Dalimi: Mayoritas Setuju, Sekarang Tergantung Ketua

ADA atau tidaknya APBA-P tahun 2021 sepertinya sangat tergantung pada keputusan Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin

Editor: bakri
Serambinews.com
Dalimi 

ADA atau tidaknya APBA-P tahun 2021 sepertinya sangat tergantung pada keputusan Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin. Tiga unsur pimpinan dewan dan mayoritas fraksi disebut-sebut telah setuju dilakukan perubahan anggaran, tetapi tak bisa berbuat apa-apa karena tidak adanya kejelasan sikap dari Ketua DPRA.

Sementara Dahlan hingga jelang cetak tadi malam, beberapa kali dihubungi Serambi tidak berhasil tersambung. Pesan yang dikirim juga tidak mendapat balasan. Serambi kemudian menghubungi Wakil Ketua I DPRA, Dalimi, dan dari dialah didapat informasi bahwa tiga unsur pimpinan dewan dan mayoritas fraksi telah setuju dilakukan perubahan.

Melalui saluran telepon, Dalimi mengatakan, seharusnya pembahasan APBA-P tahun 2021 dapat dilaksanakan setelah mendapat dukungan dari mayoritas fraksi di DPRA.

"Kalau menurut saya, inikan sudah ada sinyal. Sinyal itu artinya, kita pimpinan duduk dengan ketua fraksi saat itu, kita tanyakan (ke ketua fraksi) karena ini sudah ada tanda-tanda lampu hijau dari pemerintah bahwa akan dilaksanakan APBA-P. Pada saat itu tiga fraksi menolak, sedangkan enam fraksi menyetujui," sebut Damili.

Tapi Damili menolak menyebutkan nama-nama ketiga fraksi yang menolak. Tetapi dari hasil konfirmasi Serambi, dua diantaranya adalah Fraksi PPP dan Fraksi PNA. Meski demikian, Dalimi mengaku menghargai penolak itu.

"Mungkin dengan berbagai alasan menolak. Tapi di fraksi yang menerima, alasannya juga masuk di akal," ungkap dia. Di antara alasan dari fraksi yang menerima adanya APBA-P, adalah agar perekonomian Aceh bisa berjalan dengan baik dan pembangunan rumah duafa sebanyak 4.000 unit bisa dilanjutkan sampai akhir tahun ini. 

"Sebenar kalau mau jujur, ketika enam fraksi sudah menyetujui, pimpinan seharusnya duduk untuk melaksanakan APBA-P. Tapi ini tidak dilaksanakan, tidak dilakukan rapat pimpinan untuk membahas langkah apa yang harus diambil. Kalau yang menerima lebih banyak, seharusnya jalan. Tapi ini tidak dilakukan," terang Dalimi.

Ketua DPRA menurut dia, seharusnya mengambil sikap, apakah menerima atau tidak, jangan dibuat mengantung. "Kalau dia tidak terima tentu ada alasan juga. Tapi dia bisa melihat, kalau ini kepentingan rakyat harus dilaksanakan. Pertanyaannya apa sih ruginya (adanya APBA-P)?" tanya Dalimi heran.

Sebab, terkait pembangunan 4.000 unit rumah duafa, terang Dalimi, Kepala Dinas Perkim Aceh sudah menjamin akan selesai sampai akhir tahun ini. Bahkan saat ini sudah banyak kontraktor yang mendaftar untuk mengerjakannya, karena pembangunan rumah duafa bukan melalui sistem tender melainkan e-katalog.

"Tapi mungkin yang tidak menyetujui (adanya APBA-P) pesimis, pembangunan ini tidak mungkin selesai. Cuma saya agak bingung, disatu sisi kita ingin meningkatkan perekonomian rakyat, disisi lain menolak," ujar Dalimi lagi.

Dalimi mengaku tidak bisa melakukan apapun. Dirinya bersama Wakil Ketua II dan III DPRA, Hendra Budian dan Safaruddin masih menunggu keputusan dari Ketua DPRA terkait nasib APBA-P tahun 2021.

Menurut Dalimi, bisa jadi penolakan beberapa fraksi itu dikaitkan dengan penolakan DPRA terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2020 beberapa waktu lalu. Tapi sebenarnya persoalan APBA-P tidak ada kaitannya dengan penolakan itu.

“Saat kita Zoom (meeting) dengan Pak Ardian (Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri), itu Pak Ardian menjelaskan dengan clear, tidak ada kaitan. Artinya (APBA-P) ini harus dilaksanakan. Apalagi Silpa Aceh sangat besar," demikian Dalimi.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved