Wakil Ketua DPRA, Dalimi: yang Menerima Lebih Banyak, Seharusnya APBA-P Bisa Jalan

Seharusnya, sambung dia, Ketua DPRA dapat mengambil sikap, apakah menerima atau tidak.

Jangan dibuat menggantung.

“Kalau dia tidak terima tentu ada alasan juga. Tapi dia bisa melihat, kalau ini kepentingan rakyat harus dilaksanakan. Pertanyaannya apa sih ruginya (adanya APBA-P)?” tanya Dalimi.

Sebab, terkait pembangunan 4.000 unit rumah duafa, terang Dalimi, Kepala Dinas Perkim Aceh sudah menjamin akan selesai sampai akhir tahun ini.

Bahkan saat ini sudah banyak kontraktor yang mendaftar untuk mengerjakannya, sebab pembangunan rumah duafa bukan melalui sistem tender melainkan e-katalog.

“Tapi mungkin yang tidak menyetujui (adanya APBA-P) pesimis, pembangunan ini tidak mungkin selesai. Cuma saya agak bingung, disatu sisi kita ingin meningkatkan perekonomian rakyat, disisi lain menolak,” kata Dalimi lagi.

Dalimi mengaku, dirinya tidak bisa melakukan apapun.

Dirinya bersama wakil ketua II dan III DPRA,  Hendra Budian dan Safaruddin masih menunggu keputusan dari Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin terkait nasib APBA-P tahun 2021.

“Bisa jadi penolakan ini dikaitkan dengan penolakan DPRA terhadap laporan pertanggujawaban pelaksanaan APBA 2020. Tapi tidak ada kaitannya dengan itu," tegas dia.

"Saat kita zoom dengan Pak Ardian (Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri), itu Pak Ardian menjelaskan dengan clear, tidak ada kaitan. Artinya (APBA-P) ini harus dilaksanakan. Apalagi silpa Aceh sangat besar,” demikian Dalimi.(*)

Baca juga: Pemerintah dan DPRA Belum Bahas RAPBA-P 2021, Program Rumah Duafa & Insentif Nakes Terancam Gagal?