Breaking News:

Opini

Aksesibilitas Layanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Rungu

Penyandang disabilitas rungu adalah kelompok difabel yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari

Editor: bakri
Aksesibilitas Layanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Rungu
FOR SERAMBINEWS.COM
Dr. dr. Indra Zachreini,Sp.THTKL(K),FISCM, Pengurus Komite Pusat Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian

Oleh Dr. dr. Indra Zachreini,Sp.THTKL(K),FISCM, Pengurus Komite Pusat Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian

Penyandang disabilitas rungu adalah kelompok difabel yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari karena ketidakmampuannya mendengar. Proporsi penyandang disabilitas rungu sejak lahir pada anak usia 24-59 bulan di Indonesia menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 adalah 0,10.

Persentase penyandang disabilitas rungu di Indonesia berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPD) Kementerian Sosial pada tahun 2019 sebesar 7,03%.

Untuk mendapatkan aksesibilitas layanan kesehatan, para disabilitas rungu sering mendapat hambatan baik ke puskesmas maupun ke rumah sakit oleh karena sarana yang kurang mendukung bagi mereka serta hambatan komunikasi dengan tenaga kesehatan.

Keadaan ini sering berdampak pada keengganan para disabilitas rungu untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Seringkali mereka mengunjungi fasilitas kesehatan harus ditemani oleh pendamping untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Tidak jarang kita menemui mereka sudah dalam keadaan penyakit yang berat oleh karena kesulitan dalam aksesibilitas layanan kesehatan.

Kesulitan aksesibilitas layanan kesehatan bagi para disabilitas rungu disebabkan oleh sarana kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit belum sepenuhnya menjalankan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 12, dimana penyandang disabilitas mempunyai hak dalam memperoleh komunikasi yang mudah dalam pelayanan kesehatan.

Pemilik sarana kesehatan seperti pemerintah daerah, pemilik rumah sakit atau klinik swasta berkewajiban memenuhi hak para disabilitas rungu dalam memperoleh aksesibilitas layanan kesehatan.

Hambatan aksesibiltas layanan kesehatan yang dialami para disabilitas rungu dimulai ketika mereka mendaftar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada saat antrian, tidak semua rumah sakit atau puskesmas menggunakan papan pengumuman dengan tulisan berjalan atau nomor antrian (LCD) agar mereka mengetahui nomor antriannya, mengingat masih sedikit rumah sakit di Indonesia yang menerapkan rumah sakit ramah disabilitas.

Sebagian besar rumah sakit atau sarana kesehatan masih mengandalkan penggunaan mikrofon atau loudspeaker untuk memanggil pasien.

Hambatan selanjutnya yang dihadapi oleh para disabilitas rungu ketika mereka berkomunikasi dengan tenaga adminitrasi di ruang medical record, yang dapat menyita waktu saat registrasi. Hambatan selanjutnya ketika sampai di poliklinik, mereka kesulitan berkomunikasi dengan tenaga kesehatan di ruang tersebut.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved