Aktivis Sorot Proyek Fisik di Disdik Bener Meriah, Kaitkan dengan Tertunggaknya Gaji Tenaga Honorer

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Aktivis Bener Meriah, Muhammaddinsyah menyorot sejumlah proyek infrastruktur pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bener Meriah.

Banyaknya proyek fisik pada Dinas Pendidikan Bener Meriah pada masa pandemi ini menjadi tanda tanya besar bagi semua kalangan. 

"Seharusnya Disdik Bener Meriah lebih fokus kepada peningkatan sufrastruktur pendidikan, bukan malah menyemarakkan program-program peningkatan infrastruktur pada dinas tersebut,” kata Muhammaddin kepada Serambinews.com, Kamis (16/9/2021) malam.

Menurutnya, berdasarkan data yang ia didapat, banyak program peningkatan infrastruktur pada Disdik Bener Meriah.

 Di antaranya, beber Muhammaddin, proyek pagar, rehab ruangan, gedung baru sampai paving blok.

“Jangan-jangan anggaran yang seharusnya untuk gaji honorer dengan sengaja dialihfungsikan untuk pembangunan infrastruktur,” bebernya.

Baca juga: Pimpinan DPRK Aceh Utara Minta Pemkab Usulkan Kembali Gaji Honorer ke APBK-P 

Sebut Muhamaddin, jawaban Kadisdik Bener Meriah perihal kurangnya anggaran untuk membayar gaji tenaga honorer dinilai tidak masuk akal. 

“Pemerintah daerah tidak punya alasan untuk menunda pembayaran gaji tenaga honorer,” pintanya.

Lanjut dia, lazimnya setiap tahun gaji tenaga honorer sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) murni. 

“Jadi tidak logis, jika saat sekarang ini dikatakan anggarannya kurang,” sebut Muhammaddin.

Mantan anggota Tim Percepatan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kabupaten Bener Meriah ini menerangkan, bahwa dalam dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2021, anggaran pada Dinas Pendidikan Bener Meriah justru berkurang bukan bertambah. 

“Jika kita lihat pada dokumen tersebut, anggaran pada Dinas Pendidikan justru berkurang 0,30% dari Rp 197 miliar, menjadi senilai Rp 196 miliar,” beber dia. 

Baca juga: Polisi Tetapkan Satu Staf Disdik Bener Meriah jadi Tersangka Kasus Dugaan Peredaran Ijazah Palsu

“Bahkan total keseluruhan anggaran yang dilakukan perubahan hanya berjumlah 7 miliar,” papar dia.

Jumlah ini, tukas dia, bahkan tidak cukup untuk membayarkan kekurangan anggaran gaji tenaga honorer guru sebesar Rp 9 miliar, sebagaimana yang disampaikan oleh Kadisdik.

Belum lagi, ungkap Muhammaddin, tenaga honorer yang lain. “Kita tunggu saja hasil paripurna APBK-P yang saat ini sedang berlangsung, apakah DPRK akan menyoroti hal ini ataupun tidak,” tanya Muhammaddin.(*)