Dewan Keamanan PBB Desak Taliban Bentuk Pemerintahan Inklusif

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Dewan Keamanan (DK) PBB dengan suara bulat menyetujui resolusi untuk Taliban, penguasa Afghanistan.

Mereka mengatakan penguasa baru Taliban Afghanistan harus membentuk pemerintahan inklusif.

Dimana, memiliki partisipasi penuh, setara, dan bermakna untuk perempuan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Resolusi yang diadopsi oleh badan paling kuat PBB itu juga memperpanjang mandat misi politik PBB saat ini di Afghanistan selama enam bulan.

Juga menyampaikan pesan yang jelas bahwa 15 anggotanya akan mengawasi dengan cermat apa yang dilakukan Taliban ke depan.

Pernyataan itu mencerminkan kekecewaan yang meluas atas pemerintah sementara Taliban yang baru-baru ini diumumkan yang mengabaikan perempuan dan minoritas.

Baca juga: Taliban Sita Uang Tunai Rp 177 Miliar dari Mantan Pejabat, Berupaya Atasi Kekurangan Dana

Tetapi, menggembar-gemborkan apa yang bisa menjadi kembalinya praktik keras Taliban selama pemerintahan tahun 1996-2001.

Taliban telah menjanjikan pemerintahan yang inklusif dan bentuk pemerintahan Islam yang lebih moderat daripada selama pemerintahan mereka sebelumnya.

Tetapi banyak warga Afghanistan, terutama wanita, sangat skeptis dan takut akan kemunduran hak-hak yang diperoleh selama dua dekade terakhir.

Sejak mereka merebut kekuasaan bulan lalu dan kepergian pasukan AS terakhir setelah 20 tahun perang, Taliban membubarkan beberapa protes perempuan dan pendukungnya.

Taliban juga telah memerintahkan semua anak laki-laki di kelas enam sampai 12 dan guru laki-laki kembali ke sekolah dan melanjutkan kelas di Afghanistan mulai Sabtu (18/9/2021).

Tetapi tidak menyebutkan guru perempuan atau siswa perempuan.

Baca juga: Negara Teluk dan Uzbekistan Salurkan Bantuan ke Afghanistan, Taruhan Tinggi di Tangan Taliban

Resolusi Dewan Keamanan dirancang oleh Norwegia dan Estonia.

Pada dasarnya menunda keputusan tentang mandat baru misi PBB di Afghanistan, yang dikenal sebagai UNAMA, hingga Maret 2022.

Pada saat yang sama, menekankan pentingnya kehadiran berkelanjutan UNAMA dan badan-badan PBB lainnya dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan.