Dewan Keamanan PBB Desak Taliban Bentuk Pemerintahan Inklusif

Sebelum pengambilalihan Taliban, PBB memiliki sekitar 300 karyawan internasional dan 3.000 staf nasional yang bekerja di seluruh negeri.

Lebih dari 100 staf internasional telah dipindahkan ke Kazakhstan.

Tetapi badan dunia itu melanjutkan operasinya di Afghanistan, di mana ia telah hadir sejak 1948.

Baca juga: Wanita Afghanistan Membalas Taliban dengan Kampanye #DoNotTouchMyClothes

Norwegia dan Estonia mengatakan resolusi itu mengirim pesan terpadu mendukung PBB di Afghanistan ke depan.

Juga memastikan misi PBB dapat terus memantau dan melaporkan hak asasi manusia, perlindungan warga sipil, pelanggaran terhadap anak-anak.

Termasuk mendukung partisipasi perempuan di semua tingkat pengambilan keputusan.

Resolusi itu juga menyerukan penguatan bantuan kemanusiaan kepada sekitar 14 juta warga Afghanistan yang membutuhkan bantuan.

Menuntut akses kemanusiaan tanpa hambatan untuk PBB dan lembaga bantuan lainnya.

DK PBb juga menegaskan kembali pentingnya memerangi terorisme di Afghanistan.

Selain memastikan wilayah Afghanistan tidak boleh digunakan untuk mengancam atau menyerang negara mana pun.

Termasuk merencanakan atau membiayai tindakan teroris, atau untuk melindungi dan melatih teroris di masa depan.

Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward menyambut baik resolusi tersebut.

Dia juga mengungkapkan keprihatinan atas laporan anggota Taliban terlibat dalam pembalasan terhadap staf PBB di seluruh negeri.

Baca juga: Taliban Baru Sebulan Memerintah, Afghanistan Alami Krisis Ekonomi hingga Kekeringan dan Kelaparan

Dia meminta Taliban untuk mematuhi kewajiban Afghanistan di bawah hukum internasional dan menghormati netralitas staf PBB.

Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield mengatakan resolusi itu menggarisbawahi pentingnya pekerjaan PBB selama momen kritis ini untuk Afghanistan.