Breaking News:

Jubir: Perubahan Anggaran Justru untuk Genjot Serapan

Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menanggapi dengan santai sorotan anggota DPRA, Sulaiman SE terkait masih rendahnya realisasi APBA 2021

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA 

Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menanggapi dengan santai sorotan anggota DPRA, Sulaiman SE terkait masih rendahnya realisasi APBA 2021.

MTA tidak menapik realisasi APBA tahun ini masih sangat rendah, tetapi dia sangat yakin dengan adanya perubahan APBA, realisasi anggaran bisa digenjot “Jika dikatakan serapan rendah, justeru APBA-Perubahan salah satu mekanisme yang dijamin perundang-undangan untuk percepat realisasi anggaran,” kata MTA kepada Serambi, membantah pernyataan Anggota DPRA Sulaiman SE, Sabtu (18/9/2021).

Secara teknis, MTA menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan kembali dalam perubahan agar realisasi anggaran bisa dilakukan. MTA juga menanggapi pernyataan Sulaiman yang menyatakan perubahan hanya untuk kepentingan elite. “Ini mungkin copy paste dari pernyataan LSM MaTA yang disampaikan kemarin,” sebutnya.

Padahal, sambung MTA, jika disepakati adanya perubahan, DPRA dan Pemerintaah Aceh bisa membahas program-program yang benar- benar berpihak kepada rakyat. “Karena apa? Karena dewan punya kewenangan untuk melakukan pembedahan terhadap pengajuan eksekutif,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh ini.

Sementara Pemerintah Aceh, baru mengajukan rancangan perubahan KUA PPAS apabila pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses dewan diserahkan kepada eksekutif. Sebab pokir tersebut bagian yang tidak terpisahkan dari APBA-P 2021. “Sekarang kita tidak perlu berpolimik, hal tersebut sepenuhnya berada pada dewan, kita hanya menunggu respons dalam hal apakah ada APBA-Perubahan atau tidak,” tandas MTA.

Tak hanya itu, MTA juga merespon saran Sulaiman yang meminta Pemerintah Aceh melakukan perubahan Pergub Penjabaran APBA 2021 untuk melakukan pembangunan rumah duafa. “Pelaksanaan pembangunan rumah duafa tidak bisa dilakukan dengan perubahan Pergub Pejabaran APBA. Untuk hal ini harus melalui mekanisme APBA Perubahan dengan persetujuan DPRA,” jelas dia.

MTA meminta Sulaiman yang juga Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) ini agar kembali melihat Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Sebenarnya kita sudah jenuh menanggapi pernyataan-pernyataan yang keliru seperti ini. Tetapi agar publik tidak termakan dengan pemahaman yang salah harus kita tanggapi juga,” ungkap MTA.

“Terkait saran Pak Sulaiman lebih baik fokus saja untuk APBA 2022, hal itu dapat langsung disampaikan kepada Pimpinan DPRA terutama Pak Ketua DPRA,” katanya. “Ini saran yang baik, apalagi kami sudah mengajukan Rancangan KUA-PPAS tahun 2022 kepada Pimpinan DPRA sejak Juli 2021 lalu,” demikian MTA.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved