Breaking News:

Tak Bergeser Lagi, Aceh Ikut Pilkada Serentak 2024

Jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh dipastikan akan mengikuti skema pilkada serentak secara nasional tahun 2024

Editor: bakri
KOMPAS.com/Haryantipuspasari
Hasyim Asyari 

JAKARTA - Jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh dipastikan akan mengikuti skema pilkada serentak secara nasional tahun 2024. Jadwal tersebut tidak akan bergeser lagi.

Hal itu terungkap dalam webinar ‘Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19i yang dilaksanakan secara virtual oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Selasa (21/9/2021).

Webinar itu menghadirkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Hakim, Komisioner KPU RI, Dewa Raka Sandi, Rahmat Bagja dari Bawaslu RI, Daan Mustapa dari Komisi II DPR, Prof Siti Zuhro pengamat politik, serta August Melasz, Direktur Sindikat Pemilu dan Demokrasi.

"Sudah pembicaraan dengan Komisi II, DPRA dan Kemendagri, bahwa Pilkada Aceh mengikut skema nasional 2024. Itu sudah sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2016. Tidak masalah," kata Lukman Hakim menjawab pertanyaan Serambi.

Penegasan serupa disampaikan Dewa Raka Sandi dan Rahmat Bagja. Mereka mengatakan, soal Pilkada Aceh ini sudah dibahas dalam berbagai kesempatan dengan pihak-pihak terkait. "Bahwa Pilkada Aceh diselenggarakan 2024," pungkas Dewa Raka.

Sebelumnya, Anggota KPU RI, Hasyim Asyari juga menegaskan bahwa pilkada di daerah khusus/istimewa tetap digelar pada 2024, meski daerah khusus itu memiliki UU tersendiri. Bagi gubernur yang sudah habis masa jabatannya, posisinya akan diisi penjabat gubernur hingga 2024. Daerah itu adalah Aceh, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua.

"Dalam konteks per-UU-an dikenal asas lex specialis derogat legi generalis. Dalam konteks otonomi daerah, UU Pemda adalah lex generalis dan UU Daerah Istimewa/Khusus adalah lex specialis," kata Hasyim kepada wartawan, Jumat (17/9/2021).

Menurut Hasyim, pada prinsipnya dikenal dua konsep otonomi daerah simetri dan asimetris. Indonesia menganut otonomi simetris sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemda. Meski demikian, Indonesia juga menganut otonomi asimetris untuk daerah istimewa dan daerah khusus sebagaimana amanat UUD 1945 yang diatur dalam UU DKI Jakarta, UU Daerah Istimewa Yogyakarta, UU Pemerintahan Aceh, dan UU Otonomi Khusus Papua.

"Dalam konteks Pilkada, UU Pilkada adalah lex generalis untuk mengatur pilkada di semua daerah (provinsi dan kab/kota) di Indonesia. Demikian pula UU tentang daerah istimewa/khusus adalah lex specialis untuk pilkada di daerah istimewa/khusus," tutur Hasyim.

Dia menuturkan, sistem pemilu/pilkada memiliki 4 aspek strategis, yaitu: 1) daerah pemilihan dan alokasi kursi, 2) mekanisme pencalonan, 3) metode pemberian suara, dan 4) formula pemilihan. "Berdasarkan 4 aspek strategis pilkada tersebut berlaku untuk semua daerah dalam pilkada sebagaimana diatur dalam UU Pilkada," terangnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved