Taliban Ingin Berbicara di Majelis Umum PBB Sebagai Pemerintah Resmi Afghanistan

SERAMBINEWS.COM, KABUL - Taliban telah mengajukan tawaran untuk berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Sejumlah kantor berita lokal melaporkan hal itu akan menciptakan dilema mengenai siapa yang akan dipilih PBB untuk diakui sebagai pemerintah Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin (20/92/021).

Muttaqi meminta agar salah satu utusannya berbicara di Majelis Umum.

Pada saat yang sama, Ghulam Isaczai, Duta Besar PBB yang mewakili mantan pemerintah Afghanistan yang digulingkan, juga mengirimkan daftar delegasinya kepada Gutteres.

Baca juga: Taliban Perintahkan Pegawai Perempuan Tetap di Rumah, Kecuali Pekerjaan Khusus Wanita

Taliban mengatakan dalam suratnya, Isaczai tidak lagi mewakili Afghanistan.

Karena mantan presiden Ashraf Ghani tidak lagi diakui sebagai pemimpin negara itu.

Kedua pihak berebut untuk berbicara di tempat yang dijadwalkan Afghanistan sebagai pidato terakhir 27 September 2021, hari terakhir Majelis Umum tahun ini.

Para pejabat sekarang harus memutuskan apakah akan menerima permintaan Taliban, atau membiarkan Isaczai melanjutkan sebagai Duta Besar Afghanistan di bawah protokol PBB.

Sembilan anggota komisi kredensial Majelis Umum, AS, Rusia, Cina, Swedia, Bahama, Bhutan, Chili, Namibia, dan Sierra Leone akan memutuskan sengketa kursi.

Baca juga: Dewan Keamanan PBB Desak Taliban Bentuk Pemerintahan Inklusif

Rusia dan China telah mengembangkan hubungan dengan Taliban sejak pengambilalihan pada Agustus 2021.

Seorang pejabat senior departemen luar negeri AS kepada AP, Selasa (21/9/2021) mengatakan komite akan mengambil beberapa waktu untuk berunding.

Sehingga, akan menunjukkan perwakilan Taliban mungkin tidak dapat berbicara pada sesi saat ini.

Ketika Taliban sebelumnya memerintah Afghanistan dari 1996 hingga 2001, kelompok Islam garis keras itu tidak diberi kursi di PBB.

Malahan mengakui mantan pemerintah yang menguasai negara sebelum mereka.

Baca juga: Negara Teluk dan Uzbekistan Salurkan Bantuan ke Afghanistan, Taruhan Tinggi di Tangan Taliban

Selain itu, anggota Dewan Bank Sentral Afghanistan, Shah Mehrabi meminta Amerika Serikat mencabut pembekuan dana cadangan di bank AS.

Dia mengatakan langkah AS itu akan mengeringkan likuiditas, memaksa bank tutup dan mendorong negara itu ke dalam kemiskinan lebih lanjut.

Dia berbicara dengan David Ingles dan Rishaad Salamat di Bloomberg Markets: Asia.(*)