Dampak APBK-P Aceh Singkil Jika Diperbupkan, Prajabatan CPNS Hingga Insentif Medis tak Terbayar

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Pembahasan APBK Perubahan Aceh Singkil 2021, di DPRK masih deadlock hingga, Senin (27/9/2021) siang. 

Terkait hal itu Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Singkil, Dr Azmi, MAP saat dikonfirmasi mengatakan, masih ada peluang perubahan APBK 2021 disahkan melalui qanun (kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif).

Kendati waktu pembahasan hanya tersisa empat hari lagi yakni sampai 30 September.

Alasannya dalam pembahasan di tingkat Badan Anggaran DPRK dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) sudah hampir rampung. 

"Pembahasan KUA (kebijakan umum anggaran) dan pendapatan sudah selesai. Tinggal bahas belanja saya pikir bisa selesai cepat," kata Sekda. 

Baca juga: Pembahasan APBK Perubahan Aceh Singkil 2021 Deadlock, Tapi Sekda Merasa Tidak, Alasannya Begini

Karenanya sebut Sekda yang merupakan Ketua TAPK Aceh Singkil, pihaknya masih tetap menunggu pemberitahuan dari Banggar, kapan saja dibahas siap datang.

"Peluang disahkan melalui qanun masih terbuka," ujarnya. 

Ditanya jika perubahan APBK disahkan melalui peraturan bupati (Perbup)? Sekda menyatakan APBK kembali ke induk 2021 dan penjabaran perubahan bupati setelah refocusing. 

Namun sebut Sekda ada  permasalahan yang akan terjadi seandainya perubahan APBK di-Perbup-kan.

Berupa kebutuhan yang tidak terakomodir dalam APBK induk semula direncanakan dianggarakan dalam perubahan jadi tidak bisa dilakukan. 

Baca juga: Sukses Kelola Objek Wisata, BUMDes di Aceh Singkil Ini Dirikan Bank Sampah, Nasabah Dapat Sembako

Beberapa kebutuhan anggaran yang harus ditampung dalam perubahan APBK 2021 antara lain prajabatan bagi CPNS yang harus diselenggarakan tahun ini. Jika tidak dilaksanakan dapat sanksi. 

Kemudian insentif tenaga medis dan honor tidak terbayar.

Selanjutnya Pra PORA yang sedianya dianggarkan dalam perubahan menjadi tidak tertampung.

"Lalu ada juga kebutuhan di SKPK menjadi tidak bisa terlaksana," ujarnya. 

Sementara itu, Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid dikonfirmasi terpisah berharap perubahan APBK 2021 disahkan melalui kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif. 

"Harapannya segera dibahas karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak," kata Dulmusrid. 

Baca juga: Isak Tangis Sambut Kedatangan Jenazah Putra Aceh yang Gugur di Papua

Terkait pembahasan di Badan Anggaran deadlock, karena banyak anggota Dewan yang tidak hadir.

Dulmusrid menyatakan, tidak bisa berkomentar karena yang tahu merupakan pribadi dari anggota dewan itu sendiri.

Diberitakan sebelumnya pembahasan perubahan APBK Aceh Singkil tahun 2021 deadlock. 

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun pembahasan APBK perubahan semestinya tuntas di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRK setempat, pekan kemarin. 

Alasan tidak tuntas disebut-sebut akibat banyak anggota Banggar mangkir dari tugasnya. Sehingga tidak cukup kuorum.

Baca juga: Mantan Kapolsek Juli Jadi Kasat Reskrim Polres Bireuen

Ketua DPRK Aceh Singkil, Hasanuddin Aritonang, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pembahasan APBK Perubahan 2021 belum selesai di tingkat Banggar. 

Dia juga tidak menampik jika alasan belum tuntas akibat anggota Banggar banyak tidak hadir. 

Aritonang mengaku tidak tahu alasan koleganya tidak hadir. Sebab sepengetahuannya jadwal pembahasan sudah diketahui semua anggota Banggar. 

"Saya tidak tahun teman-teman Banggar tidak hadir sehingga tak cukup kuorum," kata Aritonang. 

Untuk diketahui pengesahan APBK  prinsipnya ditetapkan lewat qanun  yang merupakan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRK. Jika tak ada kesepakatan bisa disahkan lewat peraturan kepala daerah.

Hanya saja APBK yang disahkan dengan peraturan kepala daerah untuk kegiatan rutin dan pelayanan saja.(*)

Baca juga: Bila Ada 4 Tanda Ini, Berarti Nomor WhatsApp Anda Telah Diblokir Seseorang