Fraksi Partai Aceh Tolak Pembebasan Lahan untuk RSUD di Siron

Sejauhmana pemanfaatan mengingat anggaran untuk merehab rumah sakit tersebut menggunakan anggaran yang mencapai Rp.1,8 Miliar, harusnya anggaran besar harus dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut Juanda Jamal, pembebasan lahan untuk RSUD di Siron serapan anggaran yang mencapai Rp 15 Miliar pada posisi terakhir, kami anggap langkah ini merupakan pemborosan anggaran juga.

Jangan lagi menambah list pembebasan lahan sebagaimana sudah kita lakukan pada APBK-P tahun-tahun sebelumnya seperti lahan untuk RPH Blang Bintang, justifikasinya sudah ada komitmen dengan salah seorang DPR RI, namun nyatanya program tersebut tidak berjalan.

Juga lahan yang direncanakan untuk pembangunan pasar Baitussalam, juga sampai hari ini belum dapat kita bangun. Juga, kami sangat menyayangkan pembelian lahan kuburan untuk Gampong Lubok Batee Ingin Jaya, karena setelah kami monitoring ke lapangan, lahan kuburan yang tersedia masih sangat luas.

Kami melihat sangat tidak urgen lahan tersebut dibelanjakan padahal masyarakat Aceh Besar sangat membutuhkan irigasi, terutama beberapa kawasan yang tadah hujan, padahal sekitarnya memiliki sumber air yang bisa dimanfaatkan seperti persawahan Lampanah-Indrapuri, kawasan persawahan Lamkleng-Kuta Cot Glie, persawahan Bradeun dan sebagainya.

"Utamakan petani padi yang juga sedang melakukan panen, sebagaimana kita ketahui dibalik pandemi covid-19, ternyata Allah telah memberikan kelimpahan rezeki bagi warga kita, semoga membawa keberkahan kepada kita semua," katanya.

Lanjutnya, terhadap Rancangan APBK-P tahun 2021 yang telah disampaikan Sekda Aceh Besar kemarin dan telah pula dilakukan pembahasan, maka kami dari Fraksi Partai Aceh ingin menyampaikan beberapa hal untuk memastikan bahwa Rancangan Qanun ini dapat menjadi stimulus atas keadaan sosial ekonomi yang masih berupaya bergerak ditengah wabah Covid-19, dan cobaan Allah ini semestinya tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap melangkah, senantiasa kita selalu berfikir melahirkan gagasan gagasan dan menurunkannya menjadi rencana-rencana kerja pembangunan yang dapat membantu masyarakat untuk tetap menyesuaikan aktifitasnya sehari-hari meskipun dalam situasi sulit sekalipun.

Menurut dia, pembahasan anggaran terhadap draft perubahan APBK tahun 2021 yang telah dilakukan pembahasan, kami harapkan untuk dilakukan finalisasi sebagaimana yang telah disarankan oleh tim Banggar DPRK Aceh Besar, dan nantinya agar dapat disampaikan kepada seluruh Fraksi DPRK Aceh Besar.(*)