Breaking News:

Berita Aceh Singkil

Dilantik Jadi PPATS, Kini Warga Empat Kecamatan di Aceh Singkil Bisa Buat Akta Tanah Lebih Mudah

"Setelah dilantik, maka camat sudah dapat melaksanakan fungsi ke-PPAT-an sesuai undang-undang di wilayah tugas masing-masing," kata Reza.

Penulis: Dede Rosadi | Editor: Nurul Hayati
SERAMBINEWS.COM/ DEDE ROSADI
Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil, Muhammad Reza menyaksikan penandatangan berita acara pelantikan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Rabu (29/9/2021). 

"Setelah dilantik, maka camat sudah dapat melaksanakan fungsi ke-PPAT-an sesuai undang-undang di wilayah tugas masing-masing," kata Reza.

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Warga empat kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, kini bisa buat akta tanah kepada camat setempat. 

Setelah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, Muhammad Reza resmi melantik empat camat tersebut menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Rabu (29/9/2021).

Empat camat yang dilantik menjadi PPATS, masing-masing Camat Pulau Banyak Barat Mawardi, Singkil Utara Asnaldi, Camat Gunung Meriah Abd Hanan dan Camat Singkohor Riky Yodiska. 

Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil, Muhammad Reza mengatakan, dengan dilantiknya empat camat menjadi PPATS maka, dapat memudahkan masyarakat mendapat pelayanan pertanahan. Seperti pembuatan akte jual beli tanah.

"Setelah dilantik, maka camat sudah dapat melaksanakan fungsi ke-PPAT-an sesuai undang-undang di wilayah tugas masing-masing," kata Reza.

Reza menyebutkan, dirinya mempercepat proses pelantikan setelah mengetahui empat camat menerima SK sebagai PPATS dari Kanwil Provinsi Aceh. 

Baca juga: Bupati Terima 11 Sertifikat Tanah Aset Pemkab Nagan Raya

Tujuannya, agar camat segera bisa menjalankan fungsi ke-PPAT-an.

Dengan demikian masyarakat secepatnya mendapat pelayanan, mengingat di Aceh Singkil selama ini hanya ada tiga notaris sebagai pembuat akta tanah jual beli.

Di sisi lain Reza juga menjelaskan bahwa sebagai PPATS, camat berhak mengutip pungutan resmi pembuatan akte jual beli 0,5 persen dari nilai transaksi.

"Sementara jika sama, saksi bisa 1 persen sesuai nilai transaksi dari jual beli," jelas Reza.(*)

Baca juga: Jadi Pembina Upacara Hari Agraria dan Tata Ruang, Gubernur Aceh Ingatkan Soal Mafia Tanah

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved