Breaking News:

Berita Banda Aceh

GeRAK Sepakat Usulan APBA-P 2021 Ditiadakan, Askhalani: Sangat Rawan

"Apalagi sebagian kegiatan yang diusulkan harusnya lebih tepat dirumuskan dalam APBA murni dan bukan di APBA-P," ungkap aktivis antirasuah ini.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Nur Nihayati
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL BIN ZAIRI
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. 

"Apalagi sebagian kegiatan yang diusulkan harusnya lebih tepat dirumuskan dalam APBA murni dan bukan di APBA-P," ungkap aktivis antirasuah ini.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - LSM Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh sepakat dengan tidak adanya Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Perubahan tahun 2021.

"Kita sepakat supaya APBA-P ditolak DPRA dan tidak lagi dibahas. Usulan APBA-P yang diusulkan oleh eksekutif saat ini sangat rawan dan berpotensi adanya dugaan keuntungan tertentu," kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani kepada Serambinews.com, Rabu (29/9/2021).

Hal ini, lanjutnya, dapat dilihat dari proses dan prosedur usulan APBA-P yang tidak wajar dimana secara kedudukan jika diteruskan akan banyak temuan dan potensi korupsi diakhir masa tahun anggaran.

"Apalagi sebagian kegiatan yang diusulkan harusnya lebih tepat dirumuskan dalam APBA murni dan bukan di APBA-P," ungkap aktivis antirasuah ini.

Jika melihat durasi waktu khususnya atas alokasi belanja yang akan dipakai untuk belanja publik, khususnya bantuan pembangunan rumah duafa secara proses tidak akan mungkin dilakukan secara normal.

"Bahkan jika diteruskan akan menyebabkan persoalan baru diakhir tahun khususnya pembangunan tidak selesai dan mangkrak," ungkapnya.

Merujuk pada indikator yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam APBA-P tahun 2021 disinyalir adanya kepentingan terstruktur yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk merampok dana APBA.

Menurut Askhalani, alasan yang disampaikan oleh eksekutif bahwa akibat tidak disahkan anggaran APBA-P maka akan gagal dibangun rumah duafa adalah sebuah analogi politik yang sedang diperagakan oleh eksekutif.

"Harusnya jika memang berkeingina  membantu publik kenapa tidak tiga tahun lalu dibangun dan diusulkan dalam APBA murni, kenapa harus lewat skema APBA-P," kata Askhalani bertanya.

GeRAK Aceh, lanjut Askhalani, mendukung DPRA untuk tidak mengakomodir rencana yang diusulkan oleh eksekutif. Lebih baik seluruh anggaran prioritas untuk publik ditampung dalam APBA 2022 saja.

"Perlu dicatat bahwa akhir masa jabatan gubernur saat ini sangat rawan adanya politik transaksional dimana budget yang diusulkan seolah kebutuhan publik tapi dalam praktiknya adalah transaksi bacakan untuk meraup untung di akhir masa jabatan," demikian Askhalani.(*)

Baca juga: Yunani Pindahkan 41 Pengungsi Afghanistan ke Portugal

Baca juga: Nelayan Korban Tabrakan Kapal Diminta Sabar Menunggu Bantuan

Baca juga: Dubai Expo 2020 Digelar Tiga Hari, Dibuka 1 Oktober 2021

 
 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved