Pengadilan Jordania Tolak Laporan Kepemilikan Raja Atas Properti Mewah di Luar Negeri

SERAMBINEWS.COM, AMMAN - Pengadilan Kerajaan Jordania menolak laporan berita yang tidak akurat dan berlebihan tentang properti mewah Raja Abdullah II di luar negeri.

Pengadilan mengatakan kepemilikan raja atas tempat tinggal asing bukanlah rahasia dan dia menggunakannya selama kunjungan resminya.

Laporan-laporan tersebut, yang diterbitkan di beberapa organisasi berita, termasuk BBC, termasuk ketidakakuratan dan distorsi serta melebih-lebihkan fakta, seperti dilansir ArabNews, Selasa (5/10/2021).

“Bukan rahasia lagi, Yang Mulia memiliki sejumlah apartemen dan tempat tinggal di Amerika Serikat dan Inggris," kata pengadilan.

"Ini tidak biasa atau tidak pantas,” tambahnya.

Baca juga: Raja Jordania dan Presiden Suriah Bahas Hubungan Persaudaraan Kedua Negara

Rincian properti diterbitkan sebagai bagian dari dokumen keuangan lepas pantai yang bocor yang dijuluki "Makalah Pandora."

Laporan tersebut mengklaim Raja Abdullah II memiliki properti mewah senilai lebih dari $100 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun di AS dan Inggris.

Dokumen keuangan yang bocor mengklaim raja menggunakan perusahaan yang dimiliki secara rahasia untuk membeli 15 properti sejak naik takhta pada 1999.

Royal Court mengatakan rincian properti tidak dipublikasikan karena masalah privasi dan keamanan, terutama mengingat risiko keamanan yang meningkat.

“Yang Mulia menggunakan properti ini selama kunjungan resmi dan menjamu pejabat dan pejabat asing di sana," jelas pengadilan.

Raja dan anggota keluarganya juga tinggal di beberapa properti ini selama kunjungan pribadi.

Properti-properti ini tidak dipublikasikan karena masalah keamanan dan privasi.

Bahkan, disebutkan, bukan karena kerahasiaan atau upaya untuk menyembunyikannya, seperti yang diklaim oleh laporan-laporan ini.

Baca juga: Warga Jordania Ucapkan Selamat Tinggal Jam Malam, Sudah Setengah Tahun Lebih

Langkah-langkah untuk menjaga privasi sangat penting bagi seorang kepala negara dalam posisi Raja Abdullah, tambah pernyataan itu.

Pengadilan Kerajaan menggambarkan publikasi laporan-laporan ini sebagai pelanggaran keamanan yang mencolok dan ancaman bagi Yang Mulia dan keselamatan keluarganya.